Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata dan Kunci Jawaban

Soal UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata disertai dengan kunci jawaban kami bagikan untuk Anda teman-teman Mahasiswa UT jurusan Ilmu Hukum yang saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 6 dan tak lama lagi akan melaksanakn kegiatan Ujian Akhir Semester atau UAS. Pada postingan kami yang lalu, kami telah banyak memposting Soal UT Ilmu Hukum Semester 5, terakhir soal yang kami bagikan ialah Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4207 Hukum Dagang Dan Kepailitan yang bisa Anda rekomendasikan untuk teman-teman Anda yang lainnya.

Senang sekali kami bisa kembali untuk berbagi Soal UT, tujuan kami memang memberikan soal-soal UAS Universitas Terbuka sebagai bahan belajar Mahasiswa nantinya. Dimana kita tahu setelah kegiatan tutorial, Mahasiswa akan melaksanakan kegiatan UAS. Nilai UAS sendiri sangat menentukan sekali untuk kelulusan teman-teman Mahasiswa. Maka dari itu jangan remehkan kegiatan ujian tersebut.

Perhatian: Mahasiswa sekalian, perlu Anda tahu bahwa disini kami mengacu pada kurikulum terbaru UT, jadi kemungkinan ada mata kuliah yang berbeda tidak sesuai dengan semester yang Anda maksud. Untuk melihat semua mata kuliah, silahkan Anda menuju artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Hukum. Dan silahkan cari dan pelajari soal-soalnya.

Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 Lainnya:

Dan kita tahu pula di Universitas Terbuka kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dan tutorial online. Kegiatan pembelajaran ini hanya dilaksanakan delapan kali saja dalam satu semester. Dari sedikitnya pertemuan tersebut, tentu akan mengharuskan teman-teman Mahasiswa untuk belajar ekstra di luar kegiatan tutorial. Nah dengan mempelajari Soal UT yang kami bagikan ini kami yakin bisa menjadi solusi untuk Anda nantinya.

HKUM4405 Hukum Acara Perdata

Soal UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata

Dengan mempelajari soal-soal ini Anda sudah mewakili keseluruhan materi yang ada pada modul kuliah. Karena memang materi-materinya sudah dipilih dan diprediksi akan keluar pada saat UAS nantinya. Maka dari itu silahkan pelajari dengan sungguh-sungguh Soal UT Ilmu Hukum yang kami bagikan ini.

Soal UT HKUM4405 Hukum Acara Perdata

1.  Hukum acara perdata adalah ...........
a.  Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim
b.  Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Arbiter
c.  Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan pihak ketiga
d.  Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum publik dengan perantaraan hakim
Jawab:
a.  benar

2.  Di bawah ini yang termasuk sumber-sumber hukum acara perdata Indonesia, Kecuali  adalah
a.  Undang-Undang No 4 Tahun 2004
b.  Undang-Undang No 8 Tahun 1981
c.  Yurisprudensi
d.  HIR
Jawab:
b.  benar

3.  Hukum acara yang dahulu kala hanya berlaku di wilayah luar  pulau jawa adalah .................
a.  Rbg
b.  Stablad no 3 tahun 1818
c.  Stablad no 752 tahun 1915
d.  HIR
Jawab:
a.  benar

4.  Pernyataan yang benar di bawah ini mengenai perbedaan inisiatif hakim pidana dan perdata yakni ..........
a.  Hakim Perdata aktif
b.  Hakim Pidana Pasif
c.  Hakim Perdata Pasif
d.  Hakim Pidana aktif
Jawab:
c.  benar

5.  Dalam hukum acara perdata, pihak-pihak beperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Hal tersebut merupakan cerminan dari asas hukum perdata yang berupa .....
a.  Ius curia novit
b.  Lex certa
c.  Ius Gentium
d.  audi et alteram partem
Jawab:
d.  benar

6.  Dalam hukum acara perdata dikenal dengan Prinsip "Hakim tidak boleh memutuskan lebih dari tuntutan para pihak dalam persidangan". hal tersebut merupakan mencerminkan asas hukum acara perdata yang berupa ..................
a.  Verhandlungsmaxime
b.  Ius Curia Novit
c.  Audi et alteram partem
d.  Verhandlungsmaxime
Jawab:
d.  benar

7.  Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh .............
a.  Mahkamah Agung RI
b.  Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI
c.  Komisi Hukum Nasional
d.  Komisi Yudisial
Jawab:
b.  benar

8.  Undang-Undang Peradilan Umum di Indonesia diatur dalam ketentuan ..................
a.  Undang-Undang No 8 Tahun 2004
b.  Undang-Undang No 4 tahun 2004
c.  Undang-Undang No 31 Tahun 1999
d.  Undang-Undang No 10 Tahun 2010
Jawab:
a.  benar

9.  Dibawah ini ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang, kecuali adalah ..................
a.  Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
b.  Undang-Undang No 49 Tahun 2009
c.  Undang-Undang No. 48 tahun 2009
d.  Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Jawab:
d.  benar


10. Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, merupakan pengertian dari .....................
a.  Kekuasaan peradilan perdata
b.  Kekuasaan kehakiman
c.  Kompetensi relatif
d.  Kompetensi absolut
Jawab:
d.  benar

11. Penerapan asas actor sequitur forum rei yang memberi hak opsi kepada penggugat memilih salah satu Pengdilan Negeri diatur dalam HIR pada Pasal .......
a.  142
b.  118 ayat (1)
c.  181 ayat (1)
d.  119 ayat (1)
Jawab:
b.  benar

12. Wewenang atau kompetensi peradilan dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan kedudukan Pengadilan Negeri tersebut, yaitu berada pada wilayah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, merupakan pengertian dari .....................
a.  Kompetensi absolut
b.  Kompetensi relatif
c.  Kompetensi campuran
d.  Kompetensi Mahkamah Agung RI
Jawab:
b.  benar

13. Tujuan utama dari asas  actor sequitur forum rei adalah
a.  Melindungi kepentingan tuntutan pihak ketiga dalam perkara perdata
b.  Melindungi objek eksekusi agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga
c.  Melindungi kebebasan Hakim dalam menilai alat bukti
d.  Melindungi tergugat karena belum tentu orang yang digugat itu pasti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkapkan oleh penggugat
Jawab:
d.  benar

14. Dibawah ini yang bukan merupakan hal hal pokok yang diatur dalam Pasal 118 HIR adalah .................
a.  Dapat mewakilkan (menunjuk kuasa)
b.  Yuridiksi peradilan dalam memeriksa perkara prodeo
c.  Tempat gugatan diajukan kepada  ketua pengadilan negeri
d.  Cara mengajukan gugatan dengan tertulis
Jawab:
b.  benar

15. Perselisihan yang timbul dalam masyarakat yang dapat disebabkan perbedaan kepentingan di antara warga masyarakat sendiri, merupakan pengertian dari ...........
a.  Mediasi
b.  Konsolidasi
c.  Sengketa
d.  Arbitrase
Jawab:
c.  benar

16. Sengketa mengenai tidak diikutinya tertib proses dan Pelanggaran dalam pelaksanaan jurisdiksi voluntaria, termasuk kedalam golongan sengketa .........
a.  Sengketa Internasional
b.  Sengketa antar lembaga peradilan
c.  Sengketa yurisdiksi (geschillen van rechtsmacht)
d.  Sengketa pra yudisiil
Jawab:
d.  benar

17. Bestuur geschillen merupakan istilah......
a.  Sengketa yuridiksi
b.  Sengketa Individu
c.  Sengketa pemerintahan
d.  Sengketa Negara
Jawab:
c.  benar

18. Untuk memastikan siapa para pihak dalam satu perkara dan untuk memudahkan menyampaikan panggilan atau pemberitahuan dalam surat gugatan merupakan tujuan dari ..............
a.  Petitum
b.  Ultra petita
c.  Fundamentum petendi
d.  Tujuan utama pencantuman identitas
Jawab:
d.  benar

19. Fundamentum petendi merupakan istilah dari ....................
a.  Dasar putusan hakim dalam memeriksa perkara perdata
b.  Dasar gugatan dalam perkara perdata
c.  Tuntutan
d.  Dalil
Jawab:
b.  benar

20. Lembaga class action (gugatan perwakilan kelompok) telah dikenal di banyak negara yang menganut sistem hukum common law, misalnya Inggris memperkenalkan class action yang didasarkan pada ..................
a.  Keadilan Masyarakat
b.  judge made law
c.  Undang-undang
d.  Kebiasaan
Jawab:
b.  benar

21. Berperkara di pengadilan dengan cara perwakilan diatur dalam beberapa ketentuan-ketentuan dibawah ini, kecuali ....
a.  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001
b.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
c.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
d.  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002
Jawab:
a.  benar

22. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil kelompok tidak harus mendapat surat kuasa dari kelompoknya, sebagaimana seorang advokat/pengacara melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemberi kuasa sebab ....
a.  wakil kelompok bertindak untuk kepentingan diri sendiri
b.  wakil kelompok mewakili dirinya sendiri maupun korban lain
c.  wakil kelompok juga berkepentingan dalam perkaranya pihak lain
d.  wakil kelompok seorang advokat
Jawab:
b.  benar

23. Jika pada hari sidang yang pertama tergugat yang tidak hadir, hakim dapat menyatakan ….
a.  Hakim menjatuhkan putusan gugatan gugur
b.  Hakim menjatuhkan putusan verstek
c.  Penggugat dikalahkan dengan putusan condemnatoir
d.  Tergugat dikalahkan
Jawab:
b.  benar

24. Jika tergugat yang dijatuhi putusan verstek tidak puas atas putusan verstek itu, tergugat dapat mengajukan ….
a.  Rekonvensi
b.  Kasasi
c.  Banding
d.  Verzet
Jawab:
d.  benar

25. Peraturan Mediasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Makamah Agung RI,  berupa ......
a.  Sema No 1 Tahun 2008
b.  Perma No 2 Tahun 2009
c.  Perma No 3 Tahun 2009
d.  Perma No 1 Tahun 2008
Jawab:
d.  benar

26. Dibawah ini merupakan faktor pelaksanaan mediasi kurang berhasil karena beberapa kendala, Kecuali ….
a.  Keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi
b.  Keterbatasan model mediasi pengadilan
c.  Tekanan Masyarakat dan Politis
d.  Kemampuan mediator
Jawab:
c.  benar

27. Dibawah ini merupakan hak penggugat setelah selesai pembacaan gugatan, Kecuali….
a.  Menambah permintaan penambahan Majelis Hakim
b.  Mengubah gugatannya
c.  Menambah tuntutan
d.  Mencabut gugatannya
Jawab:
a.  benar

28. Dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan pada tahap mediasi, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam.........
a.  Akta Kesepakatan
b.  Akta Perdamaian
c.  Akta dibawah tangan
d.  Akta Otentik
Jawab:
b.  benar

29. Jika tergugat bermaksud mengajukan jawaban, jawaban yang dapat diajukan tergugat adalah …
a.  Replik
b.  Duplik
c.  Jawaban pokok perkara
d.  Gugat balik atau rekonvensi
Jawab:
c.  benar

30. Dalam sidang pemeriksaan perkara perdata, hal-hal yang harus dibuktikan adalah ….
a.  Peristiwanya dan Hukumnya
b.  Bukti yudex yuris
c.  Kebenaran subjektif
d.  Kebenaran materiel
Jawab:
a.  benar

31. Yang dimaksud dari asas unus testis nullus testis adalah
a.  Saksi mereka yang mendengar, mengalami dan melihat
b.  Satu saksi bukan merupakan alat bukti
c.  Dua saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
d.  Satu saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
Jawab:
c.  benar

32. Pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata menduduki tempat terpenting karena …
a.  Agar hakim mengetahui siapa dan/atau apa yang benar agar dapat memutus adil
b.  Hakim harus menentukan apa yang harus dibuktikan
c.  Para pihak harus membuktikan
d.  Hakim harus menentukan siapa yang harus membuktikan
Jawab:
a.  benar

33. Dalam pembuktian, kemungkinan orang yang membantah justru harus membuktikan kebenaran bantahannya. Ini disebut sebagai …
a.  Asas pembebanan pembuktian positif
b.  Beban bukti/pembuktian dibalik
c.  Penyimpangan pembuktian
d.  Pembuktian dengan sistem negatif
Jawab:
b.  benar

34. Dalam hukum acara perdata tentang siapa yang mendalilkan, maka ia harus membuktikan diatur dalam HIR Pasal .........
a.  165
b.  164
c.  163
d.  162
Jawab:
c.  benar


35. Putusan pengadilan adalah ….
a.  Sebagaimana yang tertuang dalam akta perdamaian
b.  Hasil kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk tulisan oleh hakim
c.  Pernyataan para pihak yang dituangkan oleh hakim dalam bentuk tertulis
d.  Pernyataan hakim berdasar rekonstruksi peristiwa dan hukum serta kejadian yang terjadi di dalam persidangan
Jawab:
d.  benar

36. Beschikking (penetapan hakim) dipergunakan dalam …
a.  Khusus untuk pengangkatan anak
b.  Baik peradilan contensieus maupun voluntair
c.  Hanya dalam peradilan voluntair
d.  Hanya dalam peradilan contensieus
Jawab:
c.  benar

37. Konsekuensi dari suatu putusan majelis hakim tidak dilakukan sesuai asas sifat sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum adalah ......
a.  Diperbaiki
b.  Putusan dapat ditangguhkan
c.  Batal demi hukum
d.  Dapat dibatalkan
Jawab:
c.  benar

38. Upaya hukum Banding dimaksudkan untuk ...........
a.  Melawan putusan pengadilan tingkat pertama
b.  Melawan putusan verstek
c.  Melawan putusan pengadilan agama
d.  Melawan putusan pengadilan negeri
Jawab:
a.  benar

39. Permohonan kasasi harus disertai dengan pengajuan memori kasasi karena ….
a.  Memeriksa yudex fictie saja
b.  Mahkamah Agung hanya memeriksa apakah ada kekeliruan pada  yudex yuris telah salah dalam menerapannya.
c.  Mahkamah Agung hanya memeriksa berkas perkara
d.  Mahkamah Agung dapat memeriksa para pihak atau saksi-saksi
Jawab:
a.  benar

40. Proses pengajuan suatu perkara (sengketa) berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak bersengketa kepada pengadilan yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, hal tersebut merupakan pengertian dari ...
a.  Verzet
b.  Eksekusi
c.  Prorogasi
d.  Putusan
Jawab:
c.  benar

41. Yang dimaksud dengan Eksekusi adalah ........
a.  Suatu cara yang diberikan oleh hukum untuk merealisasikan hak yang ditetapkan dalam putusan hakim
b.  Suatu cara yang diberikan oleh hakum kepada pihak berperkara untuk mencapai sesuatu
c.  Suatu upaya yang diberikan oleh hukum kepada pencari keadilan untuk mencapai sesuatu dalam proses
d.  Upaya hukum istimewa
Jawab:
a.  benar

42. Penggantian dari Eksekusi Riil menjadi Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam ketentuan ............
a.  Pasal 226 HIR
b.  Pasal 225 HIR
c.  Pasal 224 HIR
d.  Pasal 223 HIR
Jawab:
b.  benar

43. Di bawah ini yang merupakan praktik eksekusi riil dalam perkara perdata adalah .........
a.  Penetapan suatu akta
b.  Perubahan merek dagang
c.  Pengosongan rumah atau bangunan
d.  Perubahan nama
Jawab:
c.  benar

44. Jenis sita yang diatur dalam HIR dan RBg sebanyak ....
a.  1 Jenis
b.  2 Jenis
c.  3 Jenis
d.  4 Jenis
Jawab:
b.  benar

45. Lelang menurut peraturan menteri keuangan dibedakan menjadi ....
a.  Lelang balindo
b.  Lelang suka rela
c.  Lelang wajib
d.  Lelang eksekusi dan lelang noneksekusi wajib dan atau sukarela
Jawab:
d.  benar

Download Soal UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata

Untuk memudahkan Anda dalam menyimpan soal-soal di atas dalam bentuk dokumen, kami telah menyiapkannya dalam bentuk dokumen pdf yang bisa Anda unduh langsung melalui link berikut ini.


Sekian artikel kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata dan Kunci Jawaban. Untuk bisa lulus dengan predikat baik, tak cukup hanya mengharapkan nilai yang diberikan oleh Dosen atau Tutor saja, karena kita tahu bersama bahwa nilai UAS merupakan salah satu nilai yang diperhitungkan dalam menentukan kelulusan. Jangan lupa untuk saling berbagi dengan cara share artikel ini. Pertanyaan dan saran silahkans sampaikan pada ami melalui laman Contact, terima kasih.