Soal Ujian UT Akuntansi EKSI4202 Hukum Pajak dan Kunci Jawaban

Soal UT Akuntansi EKSI4202 Hukum Pajak dan kunci jawabannya kami share untuk teman-teman UT jurusan Akuntansi semester 2 yang tak lama lagi akan melaksanakan kegiatan Ujian Akhir Semester atau UAS. Pada artikel sebelumnya, kami juga telah berbagi Soal UT Akuntansi Semester 2 yaitu Soal Ujian UT Akuntansi ESPA4122 Matematika Ekonomi yang juga bisa Anda lihat dan pelajari.

Tak lama lagi teman-teman akan melaksanakan kegiatan Ujian Akhir Semester atau UAS setelah kegiatan tutorial berakhir. Biasanya akan ada waktu tenggang selama satu minggu, nah waktu inilah yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh Mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya mengikuti UAS. Belajar adalah hal yang sangat penting Anda lakukan jika ingin mendapatkan hasil yang bagus. Meski kita tahu belajar bukanlah jaminan untuk bisa mendapat hasil yang bagus. Namun dengan belajar tentunya pemahaman Anda akan bertambah dan lebih siap untuk mengikuti UAS.

Perhatian: Perlu Anda perhatikan, bahwa disini kami mengacu atau berpatokan pada struktur kurikulum UT terbaru, jadi kemungkinan ada mata kuliah yang tidak sesuai dengan mata kuliah di masa registrasi sebelumnya. Jangan khawatir, Anda bisa melihat keseluruhan mata kuliah di artikel kami Soal Ujian UT Akuntansi. Silahkan cari dan pelajari soal-soalnya.

Soal Ujian UT Akuntansi Semester 2 Lainnya:

Nilai UAS adalah salah satu nilai yang sangat diperhitungkan untuk menentukan kelulusan Anda nantinya pada mata kuliah yang sedang Anda ikuti. Untuk itu persiapkan diri Anda sebaik mungkin. Dan belajar juga harus Anda siasati, jangan sampai Anda menghabiskan banyak waktu Anda untuk mempelajari satu modul kuliah sajam sementara modul yang lainnya Anda abaikan. Nah salah satu hal yang bisa Anda pelajari disini ialah mempelajari Soal UT yang kami bagikan ini.

EKSI4202 Hukum Pajak

Soal UT Akuntansi EKSI4202 Hukum Pajak

Soal UT Akuntansi yang kami bagikan ini bisa menjadi bahan belajar yang efektif untuk Anda nantinya, dengan soal-soal ini Anda lebih bisa menghemat waktu dalam belajar, dan bisa mencangkup keseluruhan mata kuliah. Soal-soal ini bersumber dari situs resmi UT yang tentunya soal-soal ini sudah dipiliah dan diprediksi akan keluar pada saat UAS. Maka dari itu silahkan Anda pelajari dengan sungguh-sungguh semua soal-soalnya.

Soal UT EKSI4202 Hukum Pajak

1.  Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka adalah
A.  Penyidikan pajak
B.  Penyelidikan pajak
C.  Penelitian pajak
D.  Pengawasan pajak
Jawab:
A.  Jawaban Anda benar, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka

2) Salah satu unsur dalam pengertian pajak adalah ….
A.  adanya kontrapretasi langsung yang didapat
B.  tidak harus didasarkan undang-undang
C.  sifatnya dapat dipaksakan
D.  untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo
Jawab:
C.  Jawaban Anda benar, unsur dalam pajak yaitu pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang, sifatnya dapat dipaksakan, tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pemungut pajak.

3)  Jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat ….
A.  1 bulan
B.  3 bulan
C.  6 bulan
D.  12 bulan
Jawab:
B.  Jawaban Anda Benar karena jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan.

4)  Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan warga negara dengan cara mengharuskan warga neragar untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak, hal ini merupakan pendapat dalam teori ….
A.  perlindungan
B.  kepentingan
C.  daya pikul
D.  asuransi
Jawab:
D.  Jawaban Anda benar, karena teori asuransi menyatakan bahwa Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan warga negara dengan cara mengharuskan untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak

5)  Pemeriksaan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dinamakan pemeriksaan….
A.  Kantor
B.  Lapangan
C.  Rutin
D.  Khusus
Jawab:
B.  Jawaban Anda benar, Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak

6)  Pemerintah dalam memungut pajak, minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu .....
A.  subjek pajak, objek pajak, tarif pajak
B.  subjek pajak, objek pajak, hukum pajak
C.  tarif pajak, hukum pajak, wajib pajak
D.  wajib pajak, objek pajak, hukum pajak
Jawab:
A.  Jawaban Anda benar, Pemerintah dalam memungut pajak minimal harus ada 3 (tiga) variabel penting, yaitu subjek pajak (siapa yang menanggung pajak), objek pajak (apa yang dikenakan pajak), dan tarif pajak (berapa besarnya)

7)  Apabila Surat Pemberitahuan WP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan UU KUP 2007 dan setelah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka kepada Wajib Pajak tersebut akan diterbitkan ….
A.  STP
B.  SKPKB
C.  SKPKBT
D.  Surat Teguran
Jawab:
A.  Jawaban Anda Benar karena STP bukan merupakan salah satu permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu ketetapan pajak oleh wajib pajak

8)  Jenis pajak yang menerapkan tarif tetap adalah ….
A.  Pajak Penghasilan (PPh)
B.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
C.  Pajak pertambahan Nilai (PPN)
D.  Bea Meterai
Jawab:
D.  Jawaban Anda benar, bea meterai menerapkan tariff tetap sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, yang selanjutnya dengan PP RI Nomor 24 tahun 2000, tarifnya sebesar Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 dan tarif ini berlaku sampai sekarang. Selain itu, cek dan Bilyet Giro, berapa pun nilai nominalnya dikenakan Rp 6.000,00.

9)  PT. INSERT adalah Wajib Pajak Badan. Penghasilan Kena Pajak selama tahun 2009 adalah sebesar Rp 205.000.000,00. Maka jumlah PPh terutang PT INSERT tahun 2009 adalah sebesar ….
A.  Rp 34.750.000,00
B.  Rp 29.750.000,00
C.  Rp 24.500.000,00
D.  Rp 6.150.000,00
Jawab:
B.  Jawaban Anda benar, karena tidak tepat
Perhitungan PPh terutang adalah sebagai berikut :
Rp 50.000.000,00 ´ 30 % = Rp 15.000.000,00
Rp 50.000.000,00 ´ 25 % = Rp 12.500.000,00
Rp102.000.000,00 ´ 15 % = Rp 52.500.000,00
Rp.29,750,000.00

10) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan Wajib Pajak dianggap ….
A.  ditolak
B.  tidak mengajukan permohonan keberatan
C.  diterima
D.  diterima sebagian
Jawab:
C.  Jawaban Anda Benar karena apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan Wajib Pajak dianggap diterima.

11) Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke ….
A.  Mahkamah Agung
B.  Kejaksaan Agung
C.  PTUN
D.  Badan Peradilan Pajak
Jawab:
D.  Jawaban Anda Benar karena Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak

12) Pak Swasono (K/3) di Surabaya, penghasilan neto tahun 2009 sebesar Rp 125.000.000,00 maka besarnya PPh terutang ….
A.  Rp 11.950.000,00
B.  Rp 12.220.000,00
C.  Rp 13.200.000,00
D.  Rp 15.000.000,00
Jawab:
B.  Jawaban Anda benar, perhitungannya adalah.
Pak Swasono penghasilan neto 1 tahun Rp 125.000.000,00
PTKP: K/3 1 tahun terdiri dari:
Wajib Pajak Rp 15.840.000,00
Wajib Pajak Kawin Rp 1.320.000,00
Tanggungan 3 anak (3 x Rp 1.320.000,00) Rp 3.960.000,00 Rp 21.120.000,00
Penghasilan Kena Pajak 1 tahun Rp.103.880.000,00
Pajak Penghasilan 1 tahun :
Rp 25.000.000,00 ´ 5% = Rp 1.250.000,00
Rp 25.000.000,00 ´ 10% = Rp 2.500.000,00
Rp 50.000.000,00 ´ 15% = Rp 7.500.000,00
Rp 3.880.000,00 ´ 25% = Rp 970.000,00
Rp.12.220.000,00

13) Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil disebut dengan tarif.....
A.  tetap
B.  degresif
C.  progresif
D.  Proporsional
Jawab:
B.  Jawaban Anda benar, tariff degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil

14) PT. ALEXA mengimpor barang “X” sebanyak 360 unit dengan harga per unit Rp 12.500.000,00. Jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut 20% maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah .....
A.  Rp 900.000.000,00
B.  Rp 750.000.000,00
C.  Rp 15.000.000,00
D.  Rp 2.500.000,00
Jawab:
A.  Jawaban Anda benar,
Perhitungan :
Nilai barang impor : 360 unit x Rp12.500.000 = 4,500,000,000.00
Bea masuk yang harus dibayar : 20% x Rp 4,500,000,000.00 = Rp 900,000,000.00

15) Pada tahun 2009 Bapak Haji Mansyur memulai usaha tanaman hias dengan modal awal sebesar Rp 50.000.000,00, akibat musim kemarau yang berkepanjangan usaha Bapak Haji Mansyur mengalami kerugian, banyak tanaman yang mati sebesar Rp10.000.000,00. Maka pajak dan zakat yang terutang pada tahun 2009 adalah sebesar …
A.  Pajak: Rp7.500.000,00, Zakat: Rp1.000.000,00.
B.  Pajak: Rp6.000.000,00, Zakat: Rp1.250.000,00.
C.  Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.250.000,00.
D.  Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.000.000,00.
Jawab:
D.  Jawaban Anda benar, penyelesaiannya sbb.
Pajak : Nihil karena mengalami kerugian
Zakat yang harus dibayar adalah : 2,5% x (Rp50.000.000 – Rp10.000.000) = Rp1.000.000,00


16) Ibu Hj. Yayah pengusaha pakaian muslim wanita dengan nama CV RUMAH MUSLIMAH, selama tahun 2009 memperoleh keuntungan bersih (PKP) dari penjualan pakaian tersebut sebesar Rp 60.000.000,00 dengan modal sebesar Rp120.000.000,00. Maka jumlah pajak dan zakat yang harus dibayar adalah sebesar …
A.  Rp 5.250.000,00 dan Rp 1.500.000,00.
B.  Rp 6.500.000,00 dan Rp 1.500.000,00.
C.  Rp 9.000.000,00 dan Rp 3.000.000,00.
D.  Rp 5.250.000,00 dan Rp 3.000.000,00.
Jawab:
D.  Jawaban Anda benar,
Pajak penghasilan yang harus dibayar CV Rumah Muslim adalah:
5% x Rp 25.000.000,00 = Rp1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00 = Rp2.500.000,00
15% x Rp 10.000.000,00 = Rp1.500.000,00
T o t a l = Rp5.250.000,00
Zakat yang harus dibayar adalah : 2,5% x Rp120.000.000 = Rp3.000.000,00

17) Penafsiran terhadap undang-undang perpajakan yang tidak diperkenankan untuk digunakan adalah .....
A.  Penafsiran Sosiologis
B.  Penafsiran A Contrario
C.  Penafsiran Otentik
D.  Penafsiran Historis
Jawab:
B.  Jawaban Anda benar, karena Penafsiran a contrario adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara suatu peristiwa yang terjadi dengan peristiwa yang sudah diatur dalam suatu ketentuan undang-undang. Seperti halnya penafsiran analogis, penafsiran a Contrario dalam lapangan hukum pajak juga tidak diperbolehkan karena akan merugikan Wajib Pajak dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum yang sudah jelas mengaturnya

18) Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan perubahannya dalam UU KUP 2007 adalah persyaratan ….
A.  subjektif
B.  objektif
C.  preventif
D.  persuasif
Jawab:
B.  Jawaban Anda benar, karena persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan perubahnnya

19) Tujuan utama pemerintah melakukan reformasi pajak adalah ….
A.  menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional
B.  pajak sebagai pelengkap sumber dana pembangunan
C.  kemajuan perekonomian dan dunia usaha
D.  intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan
Jawab:
A.  Jawaban Anda benar, tujuan utama dari reformasi pajak atau pembaruan perpajakan sebagaimana diuraikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawiro pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 Oktober 1983 ialah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam.

20) Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 adalah ….
A.  jangka waktu pajak 
B.  bagian tahun pajak
C.  asa pajak
D.  tahun pajak
Jawab:
C.  Jawaban Anda benar, masa pajak adalah Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu janga waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007

21) Apabila seorang Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan usahanya dimulai 1 Mei 2008 – 30 April 2009 maka tahun pajaknya menggunakan ….
A.  tahun 2008
B.  tahun 2009
C.  terserah Wajib Pajak
D.  terserah keputusan Dirjen Pajak
Jawab:
A.  Jawaban Anda benar, Pembukuan WP dimulai 1 Mei 2008 dan berakhir 30 April 2009. Ditetapkan sebagai Tahun Pajak 2008 karena enam bulan pertama jatuh pada Tahun 2008.

22) Bapak Haji Hamdani memiliki usaha dagang emas dengan modal sebesar Rp 600.000.000,00. Akibat kurs mata uang US dollar yang tidak stabil, Bapak Haji Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,00. Pada tahun 2009, Bapak Haji Hamdani tidak wajib membayar pajak karena dia mengalami kerugian. Maka diketahui jumlah zakat yang harus dibayar oleh Bapak Haji Hamdani adalah sebesar ….
A.  Rp 6.000.000,00
B.  Rp 10.500.000,00
C.  Rp 13.000.000,00
D.  Rp 15.000.000,00
Jawab:
B.  Jawaban Anda benar,
Penyelesaian:
Pada tahun 2009 Pak Haji Hamdani masih wajib membayar zakat walaupun mengalami kerugian
Jumlah zakat yang harus dibayar : 2,5%´(Rp600.000.000 – Rp180.000.000) = Rp10.500.000,00

23) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara ….
A.  paling singkat 3 bulan
B.  paling singkat 6 bulan
C.  paling lama 4 tahun
D.  paling lama 6 tahun
Jawab:
B.  Jawaban Anda benar, Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan

24) Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa :.....
A.  bunga 2%
B.  bunga 2% per bulan
C.  denda sebesar 50%
D.  kenaikan sebesar 50%
Jawab:
C.  Jawaban Anda Benar karena dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%.

25) Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak ….
A.  reklame 
B.  penerangan jalan
C.  bahan bakar kendaraan bermotor
D.  pengambilan dan pengolahan galian golongan C
Jawab:
C.  Jawaban Anda benar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% merupakan Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

26) Apabila WP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi.....
A.  denda paling sedikit 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar
B.  denda paling banyak 6 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar.
C.  pidana penjara paling singkat 9 bulan.
D.  pidana penjara paling lama 6 tahun.
Jawab:
D.  Jawaban Anda benar, Apabila WP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun

27) Menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan administrasi perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak adalah merupakan ….
A.  fungsi surat ketetapan pajak
B.  manfaat pengukuhan pengusaha kena pajak
C.  syarat NPWP
D.  fungsi NPWP
Jawab:
D.  Jawaban Anda benar, fungsi NPWP ada 3 yaitu menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan administrasi perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak.

28) Penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal ….
A.  Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
B.  wanita kawin tidak dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan
C.  Wajib Pajak badan telah dibubarkan secara resmi
D.  A, B, dan C benar semua
Jawab:
D.  Jawaban Anda benar, karena A, B, dan C benar semua

29) Apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah ….
A.  bunga 2% sebulan
B.  bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan
C.  bunga 4% sebulan
D.  kenaikan 50% dari pajak yang lebih dibayar
Jawab:
B.  Jawaban Anda Benar karena apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan.

30) Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah ….
A.  tanggal 10 bulan takwim berikutnya
B.  pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
C.  1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
D.  tanggal 15 bulan takwim berikutnya
Jawab:
C.  Jawaban Anda benar, Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan

31) Dasar hukum yang mengatur tentang keberatan adalah ….
A.  Pasal 25 UU KUP 2007
B.  Pasal 27 UU KUP 2007
C.  Pasal 28 UU KUP 2007
D.  Pasal 29 UU KUP 2007
Jawab:
A.  Jawaban Anda Benar yaitu Pasal 25 UU KUP 2007

32) Surat yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih dibayar oleh Wajib Pajak Daerah adalah surat ….
A.  Tagihan Pajak Daerah
B.  Pemberitahuan Pajak Daerah
C.  Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
D.  Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
Jawab:
C.  Jawaban Anda benar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar

33) Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh ….
A.  Pemerintah Daerah
B.  Pemerintah Pusat
C.  Kabupaten
D.  Negara
Jawab:
A.  Jawaban Anda benar, Sesuai dengan ketentuan UU PDRD, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

34) Pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah ciri dari sistem pemungutan pajak, yaitu ….
A.  With Holding System
B.  Self Assessment System
C.  Official Assessment
D.  Regulerend System
Jawab:
C.  Jawaban Anda benar, Pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah sistem pemungutan pajak Official Assessment.


35) Cara perhitungan Retribusi Daerah adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut ….
A.  Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Pajak Daerah
B.  Retribusi Kabupaten + Jumlah Retribusi Pusat
C.  Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Retribusi
D.  Tingkat penggunaan jasa ´ Tarif retribusi
Jawab:
D.  Jawaban Anda benar, perhitungan retribusi daerah adalah Tingkat penggunaan jasa ´ Tarif retribusi

36) Metode pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan pajak adalah metode ….
A.  Vouching
B.  Konfirmasi
C.  Langsung
D.  Tidak Langsung
Jawab:
C.  Jawaban Anda benar, Metode langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan.

37) Yang bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana pajak adalah ….
A.  Jaksa
B.  Kepolisian
C.  Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Kejaksaan Agung
D.  Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Jawab:
D.  Jawaban Anda benar, penyidik dalam tindak pidana pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

38) Peradilan yang hanya melibatkan pihak Wajib Pajak dengan Fiskus adalah ....
A.  Peradilan Pajak
B.  Peradilan Tata Usaha Negara
C.  Peradilan Administrasi Murni
D.  Peradilan Administrasi Tidak Murni
Jawab:
D.  Jawaban Anda benar, Peradilan yang hanya melibatkan 2 pihak, yaitu Wajib Pajak dengan Fiskus adalah Administrasi Tidak Murni

39) Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dinamakan .....
A.  Wakil Wajib Pajak
B.  Konsultan Pajak
C.  Kuasa Wajib Pajak
D.  Penanggung Pajak
Jawab:
D.  Jawaban Anda benar, Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

40) Pihak yang berwenang untuk mengurangkan / menghapuskan sanksi administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak adalah : ….
A.  Menteri Keuangan
B.  Pengadilan Pajak
C.  Kepala KPP
D.  Direktur Jenderal Pajak
Jawab:
D.  Jawaban Anda benar, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mengurangkan/menghapuskan sanksi administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak

41) Sejak surat permohonan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama ….
A.  1 bulan
B.  6 bulan
C.  12 bulan
D.  24 bulan
Jawab:
C.  Jawaban Anda benar, sejak surat permohonan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan.

42) Dasar hukum yang mengatur tentang pemeriksaan pajak adalah ….
A.  Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007
B.  Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2007
C.  Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007
D.  Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2008
Jawab:
A.  Jawaban Anda Benar, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

43) Permintaan buku, catatan dan dokumen serta data, informasi serta keterangan lain dalam rangka pemeriksaan pajak wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak .....
A.  paling lama 6 bulan sejak permintaan disampaikan.
B.  paling lama 4 bulan sejak permintaan disampaikan
C.  paling lama 3 bulan sejak permintaan disampaikan
D.  paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan
Jawab:
D.  Jawaban Anda benar, Buku, catatan dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan

44) Penghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara, dapat dilakukan atas permintaan dari ….
A.  Direktur Jenderal Pajak
B.  Kepolisian
C.  Menteri Keuangan
D.  Penyidik Pajak
Jawab:
C.  Jawaban Anda benar, Penghentikan penyidikan dapat terjadi untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.

45) Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penitipan Anak adalah merupakan jenis-jenis dari Retribusi ….
A.  Jasa Umum
B.  Jasa Usaha
C.  Perizinan Tertentu
D.   Daerah Khusus
Jawab:
B.  Jawaban Anda benar, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Penitipan Anak adalah jenis dari Retribusi Jasa Usaha.

Download Soal UT Akuntansi EKSI4202 Hukum Pajak

Untuk mempermudah Anda dalam menyimpan soal-soal di atas, kami telah menyiapkannya dalam bentuk dokumen pdf yang mana bisa Anda unduh dan simpan langsung melalui link berkut ini.


Itulah pembahasan kami terkait Soal Ujian UT Akuntansi EKSI4202 Hukum Pajak dan Kunci Jawaban. Kami berharap dengan adanya soal-soal di atas bisa menjadi bahan belajar yang efektif untuk Anda nantinya. Jangan lupa untuk saling berbagi soal-soal ini pada teman kuliah Anda yang lainnya. Pertanyaan dan saran silahkan sampaikan pada kami melalui laman Contact, terima kasih.