Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik Beserta Kunci Jawaban
Soal UT Ilmu Pemerintahan ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik berikut ini kami bagikan untuk Mahasiswa UT jurusan Ilmu Pemerintahan yang kini sedang menempuh pendidikan di semester 2 dan tak lama lagi akan melaksanakan kegiatan UAS. Pada postingan kami sebelumnya kami sudah berbagi Soal UT Ilmu Pemerintahan Semester 2 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4110 Pengantar Sosiologi yang juga bisa Anda lihat dan pelajari.
Teman-teman Mahasiswa sekalian, kita tahu bahwa kegiatan tutorial di Universitas Terbuka sudah memasuki pertemuan terakhir. Nah selanjutnya kita tahu bersama bahwa setelah itu akan melaksanakan kegiatan Ujian Akhir Semester atau UAS. Dari pertemuan tersebut tentu masih kurang jika ingin mengulas semua materi pada modul kuliah, apalagi jika SKSnya beasr.
Anda hanya punya waktu yang tak banyak setelah pertemuan terakhir, sekitar satu mingguan Anda bisa menyiapkan diri dengan belajar dan mengulang kembali materi-materi yang dipelajari setelah itu akan melaksanakan kegiatan UAS.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 2 Lainnya:
Memanfaatkan waktu sebaik mungkin harus Anda perhatikan. Jangan sampai Anda menghabiskan banyak waktu Anda hanya untuk membaca semua materi pada satu modul saja. Nah salah satu memanfaatkan waktu ialah dengan mempelajari Soal UT Ilmu Pemerintahan dalam bentuk pilihan ganda seperti ini.
a. tradisional, nasionalis, dan informal
b. tradisional, karismatik, dan legal rasional
c. karismatik, legal rasional, dan tradisional klasik
d. legal rasional, tujuan nasional, dan dukungan informal
Jawab:
b. benar
2. Konsep sistem politik sering digunakan oleh para ilmuwan politik untuk keperluan....
a. analisa politik negara
b. klasifikasi negara
c. batas negara
d. memilih pemerintahan
Jawab:
a. benar
3. Pendekatan institusionalisme baru melihat institusi politik sebagai....
a. aturan permainan
b. aktor politik
c. oganisasi politik
d. organisasi masyaraka
Jawab:
a. benar
4. Jaminan akan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan dicetuskan oleh....
a. J. Rousseau
b. Montesquieu
c. Thomas Hobbes
d. John Locke
Jawab:
d. benar
5. Menurut John Locke, badan pembuat undang-undang sebagai mekanisme pembahas kekuasaan raja adalah....
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. federatif
Jawab:
b. benar
6. Konsep negara yang menyatakan bahwa pemerintah berperan aktif untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat disebut....
a. welfare state
b. communism state
c. liberalism state
d. negara hukum klasik
Jawab:
a. benar
7. Aliran sosial demokrat yang pertama kali mencoba mengembangkan konsepsi Hegel dengan jalan parlementer terjadi di....
a. Amerika Serikat
b. Perancis
c. Inggris
d. Uni Soviet
Jawab:
c. benar
8. Titik berat perkembangan politik pada masa Orde Baru adalah pembangunan bidang....
a. ekonomi
b. politik
c. sosial
d. budaya
Jawab:
a. benar
9. Dalam ajaran Islam, hak hidup dituangkan dalam Al-Qur’an di mana disebutkan bahwa....
a. nyawa manusia itu suci
b. seseorang dapat dipaksa dalam berkeyakinan
c. manusia wajib beribadah
d. manusia berhak memperoleh penghasilan
Jawab:
a. benar
10. Menurut Ir. Soekarno, hak asasi manusia di Indonesia merupakan....
a. paham individualisme dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia
b. paham individualisme dan tidak sesuai dengan paham gotong royong dan keadilan sosial
c. paham kekeluargaan dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia
d. paham kekeluargaan yang tidak sesuai dengan jiwa keadilan sosial
Jawab:
b. benar
11. Penerbitan kartu asuransi kesehatan yang diperuntukkan kepada golongan masyarakat miskin dalam memperoleh layanan kesehatan, merupakan implementasi konstitusi bahwa setiap orang berhak atas....
a. pelayanan kesehatan gratis
b. kemudahan berobat
c. perlakuan khusus
d. jaminan sosial
Jawab:
d. benar
12. Titik awal keberhasilan perjuangan terhadap penegakan hak asasi perempuan dalam bidang politik terjadi pada saat perempuan....
a. mendapatkan penghasilan atau gaji yang sepadan
b. mendapatkan kesempatan dalam karier dan pekerjaan
c. memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan
d. mulai memperoleh hak untuk memilih dalam pemilu
Jawab:
d. benar
13. Pengetahuan tentang Pilkada yang berlangsung di daerahnya, menurut konsep budaya politik termasuk dalam ranah....
a. variatif
b. kognitif
c. subyektif
d. obyektif
Jawab:
b. benar
14. Budaya politik yang paling ideal dalam sistem politik yang demokratis adalah....
a. dinamik
b. partisipan
c. parokhial
d. sensitif
Jawab:
b. benar
15. Menurut konsep kewarganegaraan tradisi republikan, kepentingan minoritas Tionghoa dan mayoritas Jawa seharusnya....
a. dirumuskan secara bersama-sama
b. dirumuskan berdasarkan konsep mayoritas
c. dilakukan melalui proses voting
d. ditetapkan oleh pemerintah
Jawab:
a. benar
16. Prinsip partisipasi dalam konsep good governance pada penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara....
a. se-efektif dan seefisien mungkin
b. mengikutsertakan masyarakat
c. berorientasi pada keuntungan
d. mengedepankan keadilan sosial
Jawab:
b. benar
17. Penolakan pemberlakuan suatu Perda tidak akan terjadi bila sebelumnya pejabat yang berwenang memberikan pengenalan dan pemahaman tentang Perda tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini pejabat tersebut telah melakukan....
a. konflik politik
b. sosialisasi politik
c. rekrutmen politik
d. politik uang
Jawab:
b. benar
18. Struktur komunikasi politik dengan tatap muka biasanya bersifat....
a. informal
b. formal
c. kaku
d. otoritas
Jawab:
a. benar
19. Kegiatan partisipasi politik yang tidak menuntut prakarsa sendiri adalah....
a. melobi pejabat partai
b. memberikan suara dalam pemilu
c. menjadi pimpinan partai politik
d. menjadi anggota lembaga swadaya masyarakat
Jawab:
b. benar
20. Pengelompokan identitas dan budaya kelompok yang bukan disebabkan oleh perbedaan etnis, ras, dan nasionalitas adalah kelompok-kelompok....
a. suku, bangsa
b. lesbian, orang cacat
c. bangsa, gays
d. perempuan, suku
Jawab:
b. benar
21. Gerakan Papua Merdeka (GPM) dikategorikan sebagai jenis gerakan sosial baru karena gerakan tersebut....
a. memanfaatkan sentimen ekonomi masyarakat Papua
b. memanfaatkan sentimen etnis sebagai dasar penggerak
c. merepresentasikan ideologi Marxis dalam gerakannya
d. merepresentasikan ideologi kapitalisme dalam gerakannya
Jawab:
b. benar
22. Menurut konsep perwakilan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimandatkankepada....
a. Bawasda
b. Bappeda
c. Pemda
d. DPRD
Jawab:
d. benar
23. Secara formal, partai politik berfungsi sebagai....
a. penggerak demonstrasi
b. penegak kebenaran
c. penyalur aspirasi masyarakat
d. penyerap dana masyarakat
Jawab:
c. benar
24. Partai “catch all” merupakan perkembangan dari partai....
a. kader
b. massa
c. nasionalis
d. religius
Jawab:
b. benar
25. Di beberapa negara, parlemen merupakan lembaga yang berwenang menilai apakah undang-undang dan peraturan-peraturan sesuai atau tidak bertentangan dengan UUD. Hal ini karena di negara-negara
a. parlemen mempunyai kekuasaan yuridis
b. parlemen merupakan lembaga negara tertinggi
c. terdapat kerjasama yang erat antar lembaga kekuasaan
d. tidak ada pembagian kekuasaan yang tegas
Jawab:
b. benar
26. Dalam sudut ilmu politik dan ilmu hukum internasional, konfederasi pada hakekatnya bukan negara, karena....
a. kekuasaan hanya berada ditangan alat perlengkapan bersama
b. negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka dan
c. kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam konfederasi dibatasi pada kekuasaan tertentu
d. pemerintah negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tidak dapat membuat peraturan
Jawab:
b. benar
27. Penyimpangan pelaksanaan UUD 1945 pada periode 18 Agustus 1945 s/d 1949 disebabkan karena....
a. para menteri tidak bertanggungjawab kepada presiden
b. para menteri bertanggungjawab kepada DPR
c. tanggungjawab politik berada di tangan para menteri
d. tanggungjawab politik berada di tangan presiden
Jawab:
c. benar
28. Dalam amandemen UUD 1945, diperlukan sistem perwakilan bikameral yang terbatas. Keterbatasan ini disebabkan....
a. kewenangan DPD dalam legislasi setara dengan kewenangan DPR
b. kekuasaan DPR terbatas hanya pada pembuatan UU
c. kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR
d. DPR dan DPD tidak dapat saling menjatuhkan
Jawab:
c. benar
29. Hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, merupakan hak DPR dalam menjalankan mekanisme checks and balances kepada....
a. Mahkamah Agung
b. Presiden
c. rakyat
d. DPD
Jawab:
b. benar
30. Aspek positif dalam UU No. 22 Tahun 1999 antara lain....
a. kewenangan yang sangat besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya
b. titik berat otonomi pada kabupaten/ kota
c. pemahaman yang kuat dari aparat daerah tentang otonomi
d. biaya penyelenggaraan otonomi yang relatif murah
Jawab:
a. benar
31. Wewenang badan eksekutif dalam bidang yudikatif di antaranya memberikan....
a. grasi, abolisi, dan amnesti
b. input, konvensi, dan out put
c. informasi, penerangan, dan peperangan
d. agregasi, artikulasi kepentingan, dan amnesti
Jawab:
b. benar
32. Pemberian ijin usaha untuk kalangan swasta merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi birokrasi dalam bidang....
a. pelayanan
b. regulasi
c. distribusi
d. kompensasi
Jawab:
b. benar
33. Bila suatu undang-undang di Perancis diterima oleh badan legislatif tetapi tidak disetujui oleh presiden, maka undang-undang tersebut....
a. tidak boleh diajukan lagi ke parlemen atau dibatalkan
b. segera diajukan kepada rakyat untuk dilakukan referendum
c. direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan lagi kepada presiden
d. direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan ke mahkamah konstitusi
Jawab:
b. benar
34. Pada masa awal kemerdekaan, rekrutmen birokrasi didasarkan pada tipe askriptif yang dilakukan dengan tujuan utama....
a. menciptakan slogan birokrasi sebagai abdi negara
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
c. meningkatkan profesionalisme birokrat
d. menunjang persatuan negara yang baru lahir
Jawab:
d. benar
35. Beberapa waktu lalu, sepuluh fraksi DPR-RI menyetujui usul inisiatif tentang hak angket atas kasus penjualan dua kapal tanker Pertamina. Langkah yang dilakukan DPR-RI dalam melaksanakan hak tersebut adalah....
a. meminta keterangan tentang kebijakan tersebut pada pemerintah
b. menyelidiki kasus tersebut dengan membentuk Pansus
c. mengubah kebijakan yang dibuat oleh Pertamina
d. memberi mosi tidak percaya kepada pemerintah
Jawab:
b. benar
36. Kecenderungan peran yang dimainkan DPR masa reformasi periode 1999-2004 adalah....
a. pembentukan legitimasi eksekutif yang kuat
b. penyeimbang kekuasaan antar lembaga
c. pembentuk kekuasaan legislatif yang berlebihan
d. pengontrol aspirasi rakyat
Jawab:
c. benar
37. Pembagian fraksi DPR pada masa Demokrasi Pancasila adalah berdasarkan....
a. jumlah komisi yang ada
b. utusan daerah dan utusan golongan
c. partai politik yang duduk di DPR
d. departemen dalam pemerintahan
Jawab:
c. benar
38. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen, karena....
a. tidak dapat mewakili semua kelompok dalam masyarakat
b. sulit dan mahal untuk diselenggarakan
c. fragmentasi partai tidak dapat dihindari
d. sulit bagi partai kecil mencapai mayoritas
Jawab:
a. benar
39. Yang dimaksud kebebasan kehakiman di Indonesia adalah kebebasan....
a. hakim agung dalam membuat keputusan
b. hakim agung dalam menduduki jabatan seumur hidup
c. kekuasaan lain dalam mempengaruhi badan yudikatif
d. badan yudikatif bebas dari campur tangan kekuasaan lain
Jawab:
d. benar
40. Negara yang menganut sistem common law adalah....
a. Perancis
b. Amerika Serikat
c. Indonesia
d. Belanda
Jawab:
b. benar
41. Apabila suatu undang-undang dinyatakan tidak sesuai dengan undang-undang dasar oleh badan yang mempunyai hak judicial review, maka undang-undang tersebut....
a. batal
b. direkomendasikan kembali
c. diuji kembali
d. direvisi
Jawab:
a. benar
42. Pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan yang diajukan DPD terhadap Presiden dan DPR-RI mengenai Keppres No. 185 M/2004 tentang Pemberhentian Anggota BPK periode 1999-2004 dan Pengangkatan Anggota BPK periode 2004-2009, yang diduga telah mengabaikan kewenangan konstitusi DPD sebagaimana Pasal 23F UUD 1945. Dalam memutus perkara ini, Mahkamah Konstitusi memakai wewenang dalam hal....
a. memutus perselisihan hasil pemilihan umum
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
c. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD
d. memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD
Jawab:
b. benar
43. Berikut yang termasuk bidang kajian utama dalam ilmu politik, menurut Heywood adalah ….
1)teori politik
2)lembaga politik
3)bangsa dan globalisasi
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
44. Untuk mencapai suatu tujuan, dalam tradisi politik dapat digunakan cara ….
1)persuasi
2)kohesif
3)intimidasi
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
45. Kekejaman kaum fasis yang mengakibatkan meletusnya Perang Dunia II belum mendorong Presiden Roosevelt merumuskan kebebasan ….
1)berbicara
2)menyatakan pendapat
3)beragama
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
46. Menurut konsepsi budaya politik, konflik dapat diminimalkan bila aktivitas warga negara….
1)ditingkatkan dengan mengesampingkan tanggung jawab
2)tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest
3)lebih mengutamakan kebaikan bersama
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar
47. Kegiatan LSM Widya Mukti yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan hidup, dapat dikategorikan sebagai representasi civil society, karena….
1)memiliki kemampuan mengatur diri sendiri
2)berorientasi pada profit
3)tidak tergantung pada pemerintah
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
48. Negara yang menganut sistem dua partai adalah….
1)Amerika Serikat
2)Indonesia
3)Inggris
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
49. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia, merupakan wujud dari perwakilan ….
1)fungsional
2)politik
3)khusus
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
50. Sistem proporsional pada Pemilu Indonesia tahun 1955 memberi dampak antara lain ….
1)perolehan suara yang sangat tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa
2)penyederhanaan partai dengan munculnya empat partai besar pemenang pemilu
3)koalisi kabinet yang dapat menjaga stabilitas nasional
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
Itulah postingan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik dan Kunci Jawaban. Jika harapan Anda ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka belajarlah yang giat. Ayo saling berbagi pada yang lainnya, dengan cara share artikel ini ke media sosial Anda dan group UT. Pertanyaan dan saran silahkan sampaikan pada kami melalui halaman Contact, terima kasih.
Teman-teman Mahasiswa sekalian, kita tahu bahwa kegiatan tutorial di Universitas Terbuka sudah memasuki pertemuan terakhir. Nah selanjutnya kita tahu bersama bahwa setelah itu akan melaksanakan kegiatan Ujian Akhir Semester atau UAS. Dari pertemuan tersebut tentu masih kurang jika ingin mengulas semua materi pada modul kuliah, apalagi jika SKSnya beasr.
Anda hanya punya waktu yang tak banyak setelah pertemuan terakhir, sekitar satu mingguan Anda bisa menyiapkan diri dengan belajar dan mengulang kembali materi-materi yang dipelajari setelah itu akan melaksanakan kegiatan UAS.
Perhatian: Kami mengacu pada kurikulum Universitas Terbuka terbaru, jadi jika mata kuliah yang Anda cari tidak ada pada semester ini, artinya berada pada semester lain. Silahkan Anda buka artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan untuk melihat semua mata kuliahnya, atau gunakan menu search pada situs ini.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 2 Lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4211 Logika
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4110 Pengantar Sosiologi
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4215 Pengantar Statistik Sosial
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4111 Pengantar Ilmu Pemerintahan
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan
Memanfaatkan waktu sebaik mungkin harus Anda perhatikan. Jangan sampai Anda menghabiskan banyak waktu Anda hanya untuk membaca semua materi pada satu modul saja. Nah salah satu memanfaatkan waktu ialah dengan mempelajari Soal UT Ilmu Pemerintahan dalam bentuk pilihan ganda seperti ini.
Soal UT Ilmu Pemerintahan ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik
Soal UT ini tentunya sangat efektif sekali untuk Anda. Dan semua soal-soal ini bersumber dari situs resmi Universitas Terbuka yang mana tentunya soal-soal ini merupakan soal-soal pilihan dan telah di prediksi akan keluar pada saat UAS nantinya. Jadi silahkan Anda pelajari dengan baik soal-soal yang ada.Soal UT ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik
1. Menurut Weber, ada 3 model legitimasi yaitu....a. tradisional, nasionalis, dan informal
b. tradisional, karismatik, dan legal rasional
c. karismatik, legal rasional, dan tradisional klasik
d. legal rasional, tujuan nasional, dan dukungan informal
Jawab:
b. benar
2. Konsep sistem politik sering digunakan oleh para ilmuwan politik untuk keperluan....
a. analisa politik negara
b. klasifikasi negara
c. batas negara
d. memilih pemerintahan
Jawab:
a. benar
3. Pendekatan institusionalisme baru melihat institusi politik sebagai....
a. aturan permainan
b. aktor politik
c. oganisasi politik
d. organisasi masyaraka
Jawab:
a. benar
4. Jaminan akan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan dicetuskan oleh....
a. J. Rousseau
b. Montesquieu
c. Thomas Hobbes
d. John Locke
Jawab:
d. benar
5. Menurut John Locke, badan pembuat undang-undang sebagai mekanisme pembahas kekuasaan raja adalah....
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. federatif
Jawab:
b. benar
6. Konsep negara yang menyatakan bahwa pemerintah berperan aktif untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat disebut....
a. welfare state
b. communism state
c. liberalism state
d. negara hukum klasik
Jawab:
a. benar
7. Aliran sosial demokrat yang pertama kali mencoba mengembangkan konsepsi Hegel dengan jalan parlementer terjadi di....
a. Amerika Serikat
b. Perancis
c. Inggris
d. Uni Soviet
Jawab:
c. benar
8. Titik berat perkembangan politik pada masa Orde Baru adalah pembangunan bidang....
a. ekonomi
b. politik
c. sosial
d. budaya
Jawab:
a. benar
9. Dalam ajaran Islam, hak hidup dituangkan dalam Al-Qur’an di mana disebutkan bahwa....
a. nyawa manusia itu suci
b. seseorang dapat dipaksa dalam berkeyakinan
c. manusia wajib beribadah
d. manusia berhak memperoleh penghasilan
Jawab:
a. benar
10. Menurut Ir. Soekarno, hak asasi manusia di Indonesia merupakan....
a. paham individualisme dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia
b. paham individualisme dan tidak sesuai dengan paham gotong royong dan keadilan sosial
c. paham kekeluargaan dan sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia
d. paham kekeluargaan yang tidak sesuai dengan jiwa keadilan sosial
Jawab:
b. benar
11. Penerbitan kartu asuransi kesehatan yang diperuntukkan kepada golongan masyarakat miskin dalam memperoleh layanan kesehatan, merupakan implementasi konstitusi bahwa setiap orang berhak atas....
a. pelayanan kesehatan gratis
b. kemudahan berobat
c. perlakuan khusus
d. jaminan sosial
Jawab:
d. benar
12. Titik awal keberhasilan perjuangan terhadap penegakan hak asasi perempuan dalam bidang politik terjadi pada saat perempuan....
a. mendapatkan penghasilan atau gaji yang sepadan
b. mendapatkan kesempatan dalam karier dan pekerjaan
c. memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan
d. mulai memperoleh hak untuk memilih dalam pemilu
Jawab:
d. benar
13. Pengetahuan tentang Pilkada yang berlangsung di daerahnya, menurut konsep budaya politik termasuk dalam ranah....
a. variatif
b. kognitif
c. subyektif
d. obyektif
Jawab:
b. benar
14. Budaya politik yang paling ideal dalam sistem politik yang demokratis adalah....
a. dinamik
b. partisipan
c. parokhial
d. sensitif
Jawab:
b. benar
15. Menurut konsep kewarganegaraan tradisi republikan, kepentingan minoritas Tionghoa dan mayoritas Jawa seharusnya....
a. dirumuskan secara bersama-sama
b. dirumuskan berdasarkan konsep mayoritas
c. dilakukan melalui proses voting
d. ditetapkan oleh pemerintah
Jawab:
a. benar
16. Prinsip partisipasi dalam konsep good governance pada penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara....
a. se-efektif dan seefisien mungkin
b. mengikutsertakan masyarakat
c. berorientasi pada keuntungan
d. mengedepankan keadilan sosial
Jawab:
b. benar
17. Penolakan pemberlakuan suatu Perda tidak akan terjadi bila sebelumnya pejabat yang berwenang memberikan pengenalan dan pemahaman tentang Perda tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini pejabat tersebut telah melakukan....
a. konflik politik
b. sosialisasi politik
c. rekrutmen politik
d. politik uang
Jawab:
b. benar
18. Struktur komunikasi politik dengan tatap muka biasanya bersifat....
a. informal
b. formal
c. kaku
d. otoritas
Jawab:
a. benar
19. Kegiatan partisipasi politik yang tidak menuntut prakarsa sendiri adalah....
a. melobi pejabat partai
b. memberikan suara dalam pemilu
c. menjadi pimpinan partai politik
d. menjadi anggota lembaga swadaya masyarakat
Jawab:
b. benar
20. Pengelompokan identitas dan budaya kelompok yang bukan disebabkan oleh perbedaan etnis, ras, dan nasionalitas adalah kelompok-kelompok....
a. suku, bangsa
b. lesbian, orang cacat
c. bangsa, gays
d. perempuan, suku
Jawab:
b. benar
21. Gerakan Papua Merdeka (GPM) dikategorikan sebagai jenis gerakan sosial baru karena gerakan tersebut....
a. memanfaatkan sentimen ekonomi masyarakat Papua
b. memanfaatkan sentimen etnis sebagai dasar penggerak
c. merepresentasikan ideologi Marxis dalam gerakannya
d. merepresentasikan ideologi kapitalisme dalam gerakannya
Jawab:
b. benar
22. Menurut konsep perwakilan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimandatkankepada....
a. Bawasda
b. Bappeda
c. Pemda
d. DPRD
Jawab:
d. benar
23. Secara formal, partai politik berfungsi sebagai....
a. penggerak demonstrasi
b. penegak kebenaran
c. penyalur aspirasi masyarakat
d. penyerap dana masyarakat
Jawab:
c. benar
24. Partai “catch all” merupakan perkembangan dari partai....
a. kader
b. massa
c. nasionalis
d. religius
Jawab:
b. benar
25. Di beberapa negara, parlemen merupakan lembaga yang berwenang menilai apakah undang-undang dan peraturan-peraturan sesuai atau tidak bertentangan dengan UUD. Hal ini karena di negara-negara
a. parlemen mempunyai kekuasaan yuridis
b. parlemen merupakan lembaga negara tertinggi
c. terdapat kerjasama yang erat antar lembaga kekuasaan
d. tidak ada pembagian kekuasaan yang tegas
Jawab:
b. benar
26. Dalam sudut ilmu politik dan ilmu hukum internasional, konfederasi pada hakekatnya bukan negara, karena....
a. kekuasaan hanya berada ditangan alat perlengkapan bersama
b. negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka dan
c. kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam konfederasi dibatasi pada kekuasaan tertentu
d. pemerintah negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tidak dapat membuat peraturan
Jawab:
b. benar
27. Penyimpangan pelaksanaan UUD 1945 pada periode 18 Agustus 1945 s/d 1949 disebabkan karena....
a. para menteri tidak bertanggungjawab kepada presiden
b. para menteri bertanggungjawab kepada DPR
c. tanggungjawab politik berada di tangan para menteri
d. tanggungjawab politik berada di tangan presiden
Jawab:
c. benar
28. Dalam amandemen UUD 1945, diperlukan sistem perwakilan bikameral yang terbatas. Keterbatasan ini disebabkan....
a. kewenangan DPD dalam legislasi setara dengan kewenangan DPR
b. kekuasaan DPR terbatas hanya pada pembuatan UU
c. kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR
d. DPR dan DPD tidak dapat saling menjatuhkan
Jawab:
c. benar
29. Hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat, merupakan hak DPR dalam menjalankan mekanisme checks and balances kepada....
a. Mahkamah Agung
b. Presiden
c. rakyat
d. DPD
Jawab:
b. benar
30. Aspek positif dalam UU No. 22 Tahun 1999 antara lain....
a. kewenangan yang sangat besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya
b. titik berat otonomi pada kabupaten/ kota
c. pemahaman yang kuat dari aparat daerah tentang otonomi
d. biaya penyelenggaraan otonomi yang relatif murah
Jawab:
a. benar
31. Wewenang badan eksekutif dalam bidang yudikatif di antaranya memberikan....
a. grasi, abolisi, dan amnesti
b. input, konvensi, dan out put
c. informasi, penerangan, dan peperangan
d. agregasi, artikulasi kepentingan, dan amnesti
Jawab:
b. benar
32. Pemberian ijin usaha untuk kalangan swasta merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi birokrasi dalam bidang....
a. pelayanan
b. regulasi
c. distribusi
d. kompensasi
Jawab:
b. benar
33. Bila suatu undang-undang di Perancis diterima oleh badan legislatif tetapi tidak disetujui oleh presiden, maka undang-undang tersebut....
a. tidak boleh diajukan lagi ke parlemen atau dibatalkan
b. segera diajukan kepada rakyat untuk dilakukan referendum
c. direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan lagi kepada presiden
d. direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan ke mahkamah konstitusi
Jawab:
b. benar
34. Pada masa awal kemerdekaan, rekrutmen birokrasi didasarkan pada tipe askriptif yang dilakukan dengan tujuan utama....
a. menciptakan slogan birokrasi sebagai abdi negara
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
c. meningkatkan profesionalisme birokrat
d. menunjang persatuan negara yang baru lahir
Jawab:
d. benar
35. Beberapa waktu lalu, sepuluh fraksi DPR-RI menyetujui usul inisiatif tentang hak angket atas kasus penjualan dua kapal tanker Pertamina. Langkah yang dilakukan DPR-RI dalam melaksanakan hak tersebut adalah....
a. meminta keterangan tentang kebijakan tersebut pada pemerintah
b. menyelidiki kasus tersebut dengan membentuk Pansus
c. mengubah kebijakan yang dibuat oleh Pertamina
d. memberi mosi tidak percaya kepada pemerintah
Jawab:
b. benar
36. Kecenderungan peran yang dimainkan DPR masa reformasi periode 1999-2004 adalah....
a. pembentukan legitimasi eksekutif yang kuat
b. penyeimbang kekuasaan antar lembaga
c. pembentuk kekuasaan legislatif yang berlebihan
d. pengontrol aspirasi rakyat
Jawab:
c. benar
37. Pembagian fraksi DPR pada masa Demokrasi Pancasila adalah berdasarkan....
a. jumlah komisi yang ada
b. utusan daerah dan utusan golongan
c. partai politik yang duduk di DPR
d. departemen dalam pemerintahan
Jawab:
c. benar
38. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen, karena....
a. tidak dapat mewakili semua kelompok dalam masyarakat
b. sulit dan mahal untuk diselenggarakan
c. fragmentasi partai tidak dapat dihindari
d. sulit bagi partai kecil mencapai mayoritas
Jawab:
a. benar
39. Yang dimaksud kebebasan kehakiman di Indonesia adalah kebebasan....
a. hakim agung dalam membuat keputusan
b. hakim agung dalam menduduki jabatan seumur hidup
c. kekuasaan lain dalam mempengaruhi badan yudikatif
d. badan yudikatif bebas dari campur tangan kekuasaan lain
Jawab:
d. benar
40. Negara yang menganut sistem common law adalah....
a. Perancis
b. Amerika Serikat
c. Indonesia
d. Belanda
Jawab:
b. benar
41. Apabila suatu undang-undang dinyatakan tidak sesuai dengan undang-undang dasar oleh badan yang mempunyai hak judicial review, maka undang-undang tersebut....
a. batal
b. direkomendasikan kembali
c. diuji kembali
d. direvisi
Jawab:
a. benar
42. Pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan yang diajukan DPD terhadap Presiden dan DPR-RI mengenai Keppres No. 185 M/2004 tentang Pemberhentian Anggota BPK periode 1999-2004 dan Pengangkatan Anggota BPK periode 2004-2009, yang diduga telah mengabaikan kewenangan konstitusi DPD sebagaimana Pasal 23F UUD 1945. Dalam memutus perkara ini, Mahkamah Konstitusi memakai wewenang dalam hal....
a. memutus perselisihan hasil pemilihan umum
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara
c. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD
d. memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD
Jawab:
b. benar
43. Berikut yang termasuk bidang kajian utama dalam ilmu politik, menurut Heywood adalah ….
1)teori politik
2)lembaga politik
3)bangsa dan globalisasi
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
44. Untuk mencapai suatu tujuan, dalam tradisi politik dapat digunakan cara ….
1)persuasi
2)kohesif
3)intimidasi
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
45. Kekejaman kaum fasis yang mengakibatkan meletusnya Perang Dunia II belum mendorong Presiden Roosevelt merumuskan kebebasan ….
1)berbicara
2)menyatakan pendapat
3)beragama
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
46. Menurut konsepsi budaya politik, konflik dapat diminimalkan bila aktivitas warga negara….
1)ditingkatkan dengan mengesampingkan tanggung jawab
2)tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest
3)lebih mengutamakan kebaikan bersama
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar
47. Kegiatan LSM Widya Mukti yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan hidup, dapat dikategorikan sebagai representasi civil society, karena….
1)memiliki kemampuan mengatur diri sendiri
2)berorientasi pada profit
3)tidak tergantung pada pemerintah
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
48. Negara yang menganut sistem dua partai adalah….
1)Amerika Serikat
2)Indonesia
3)Inggris
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
49. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia, merupakan wujud dari perwakilan ….
1)fungsional
2)politik
3)khusus
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
50. Sistem proporsional pada Pemilu Indonesia tahun 1955 memberi dampak antara lain ….
1)perolehan suara yang sangat tidak seimbang antara Jawa dan Luar Jawa
2)penyederhanaan partai dengan munculnya empat partai besar pemenang pemilu
3)koalisi kabinet yang dapat menjaga stabilitas nasional
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
Download Soal UT Ilmu Pemerintahan ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik
Untuk memudahkan Anda menyiampan soal-soal di atas, kami sudah menyiapkan dalam bentuk dokumen pdf yang mana filenya bisa Anda unduh melalui link berikut ini.Itulah postingan kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan ISIP4212 Pengantar Ilmu Politik dan Kunci Jawaban. Jika harapan Anda ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka belajarlah yang giat. Ayo saling berbagi pada yang lainnya, dengan cara share artikel ini ke media sosial Anda dan group UT. Pertanyaan dan saran silahkan sampaikan pada kami melalui halaman Contact, terima kasih.