Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADBI4330 Administrasi Perpajakan dilengkapi Kunci Jawaban

Link Download
Loading...
Soal UT Ilmu Administrasi Negara ADBI4330 Administrasi Perpajakan yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan soal, kami bagikan untuk teman-teman Mahasiswa UT jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada postingan kami yang lalu, kami telah terbagi Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 2, terakhir yang kami posting yaitu Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4217 Organisasi dan Manajemen.

Dan pada kesempatan ini, kami akan berbagi untuk Anda, lengkap Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 3 yang sudah dilengkapi dengan kunci jawabannya. Pada setiap postingan kami, selalu kami sampaikan terkait soal-soal yang kami bagikan pada situs kami ini, bahwa semua soal-soal ini bersumber dari materi pada modul, pilihan-pilihan soal-soal latihan yang ada.

Untuk itu, Soal UT ini sangat kami rekomendasikan untuk Anda di pelajari di rumah. Hal ini tentunya akan sangat menghemat waktu Anda, ketimbang Anda harus membaca keseluruhan materi pada modul Anda, itu hanya akan menghabiskan banyak waktu Anda saja.

Perhatian: Kami mengacu pada kurikulum Universitas Terbuka terbaru, jadi jika mata kuliah yang Anda cari tidak ada pada semester ini, artinya berada pada semester lain. Silahkan Anda buka artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara untuk melihat semua mata kuliahnya, atau gunakan menu search pada situs ini.

Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 3 Lainnya:

Teman-teman UT yang telah mempelajari Soal UT Ilmu Administrasi Negara ini sebelumnya, mereka sangat terbantu sekali. Tak sedikit soal-soal yang mereka pelajari keluar pada saat Ujian Akhir Semester. Jadi sekarang giliran Anda untuk membuktikannya.

Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADBI4330 Administrasi Perpajakan

Soal UT Ilmu Administrasi Negara Administrasi Perpajakan

Soal-soal yang kami posting ini sudah dilengkapi dengan kunci jawabannya. Sangat mudah untuk di pelajari, dan juga terdapat pembahasan yang bisa Anda cocokan dengan jawaban pada modul.

Soal UT Ilmu Administrasi Negara ADBI4330 dilengkapi Kunci Jawaban

1.  Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif maupun kewajiban objektif disebut ….
A.  Wajib Pajak
B.  Tahun Pajak
C.  Kewajiban Subjektif
D.  Kewajiban Objektif
Jawab:
A.  Jawaban anda benar, karena orang pribadi merupakan salah satu subjek pajak

2.  Yang termasuk objek pajak penghasilan adalah
A.  Warisan
B.  Deviden
C.  Penghasilan
D.  Bantuan sumbangan
Jawab:
C.  Jawaban anda benar, karena penghasilan merupakan objek pajak

3.  Yang merupakan beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan menjadi biaya pada tahun yang bersangkutan, yaitu….
A.  Biaya kepatuhan
B.  Biaya penyusutan
C.  Biaya kesempatan (opportunity cost)
D.  Biaya gaji, biaya administrasi dan bunga, dan biaya rutin pengolahan limbah
Jawab:
D.  Jawaban anda benar, karena biaya gaji, biaya administrasi dan bunga, dan biaya rutin pengolahan limbah merupakan beban biaya memiliki masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun

4.  Berikut ini yang bukan merupakan syarat untuk bisa melakukan kompensasi kerugian fiskal adalah ….
A.  Kerugian tidak boleh diakumulasi
B.  Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
C.  Kompensasi kerugian dilakukan secara vertikal dan bukan horizontal
D.  Jangka waktu kompensasi kerugian fiskal maksimal 5 (lima) tahun
Jawab:
B.  Jawaban anda benar, karena merupakan menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap

5.  Berikut ini merupakan contoh Deductible Expense wajib pajak adalah ….
A.  Premi asuransi kesehatan
B.  Gaji
C.  Deviden
D.  Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham
Jawab:
B.  Jawaban anda benar, biaya gaji merupakan bagian dari biaya Deductible Expenses

6.  Berikut ini yang merupakan contoh nondeductible expense adalah
A.  Premi asuransi kesehatan
B.  Gaji
C.  Biaya beasiswa
D.  Biaya penelitian
Jawab:
A.  Jawaban anda benar, premi asuransi merupakan biaya nondeductible expense

7.  Dalam menetukan harga perolehan atau harga penjualan suatu harta dapat dikelompokkan menjadi beberapa cara, kecuali
A.  Dalam hal terjadi jual beli harta
B.  Dalam hal terjadi tukar menukar harta
C.  Dalam hal terjadi pengalihan harta dalam rangka likuidasi
D.  Dalam hal terjadi penjaminan harta
Jawab:
D.  Jawaban anda benar, karena penjaminan harta bukan penentuan harga perolehan atau harga penjualan

8. PT A dan PT B melakukan penggabungan usaha dan membentuk perusahaan baru yaitu PT C. Nilai sisa buku dan harga pasar harta dari kedua perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:
                         PT A          PT B
Nilai sisa buku      800.000.000    725.000.000
Harga pasar           850.000.000   750.000.000

Dari transaksi penggabungan usaha tersebut, secara fiskal berapa besar keuntungan yang didapat dari PT BA.  Rp.50.000.000
B.  Rp.25.000.000
C.  Rp.100.000.000
D.  Rp.75.000.000
Jawab:
B.  Jawaban anda benar, Keuntungan PT B = harga pasar – nilai buku (750.000.000 – 725.000.000 = 25.000.000)

9.  Dengan menggunakan informasi soal no 8, apabila penggabungan usaha tersebut menggunakan pooling of interest, total harta PT C adalah
A.  Rp. 1.525.000.000.
B.  Rp. 1.600.000.000
C.  Rp. 1.550.000.000
D.  Rp. 1.575.000.000
Jawab:
A.  Jawaban anda benar, pooling of interest dilihat dari nilai sisa buku. Total harta PT C adalah nilai sisa buku PT A + nilai sisa buku PT B (Rp. 800.000.000 + Rp. 725.000.000 = Rp 1.525.000.000)

10. Dengan menggunakan soal no.8, apabila penggabungan usaha menggunakan metode purchase method, maka total harta PT adalah
A.  Rp. 1.525.000.000.
B.  Rp. 1.600.000.000
C.  Rp. 1.550.000.000
D.  Rp. 1.575.000.000
Jawab:
B.  Jawaban anda benar, metode purchase method dinilai dari harga pasar. Total harta PT C = harga pasar PT A + harga pasar PT B (850.000.000 + 750.000.000 = 1.600.000.000)

11. Berikut ini hal norma penghitungan peredaran bruto dan norma penghitungan penghasilan neto diterapkan terhadap wajib pajak yang peredaran bruto sebenarnya tidak dapat diketahui, kecuali
A.  Wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau catatan peredaran bruto sehingga peredaran bruto yang sebenarnya tidak dapat diketahui
B.  Dianggap menyelenggarakan pembukuan karena tidak memberitahukan kepada Dirjen pajak dalam menghitung penghasilan neto, namun ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan sehingga peredaran bruto yang sebenarnya tidak dapat diketahui
C.  Menyatakan keinginannya kepada dirjen pajak untuk mengjitung penghasilan nettonya dengan menggunakan norma penghitungan netto, namun ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan sehingga peredaran bruto yang sebenarnya tidak dapat diketahui
D.  Wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak memperlihatkan pembukuan atau bukti-buktinya namun peredaran bruto yang sebenarnya dapat diketahui
Jawab:
D.  Jawaban anda benar, hal ini merupakan norma penghitungan penghasilan netto diterapkan terhadap wajib pajak yang peredaran bruto sebenarnya tidak dapat diketahui tetapi penghasilan nettonya tidak dapat dihitung

12. Norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak untuk golongan tertentu, yaitu
A.  Perusahaan asuransi luar negeri
B.  Perusahaan manufaktur
C.  Restoran
D.  Rumah sakit
Jawab:
A.  Jawaban anda benar, perusahaan asuransi luar negeri merupakan perusahaan yang menggunakan norma penghitungan khusus

13. Apabila wajib pajak orang pribadi dengan status kawin dengan dua anak (K/2) (PenghasilanTidak Kena Pajak K/2 = Rp.7.200.000) memperoleh peredaran bruto Rp.500.000.000, dengan norma penghitungan 20% berapakah besarnya Penghasilan Kena Pajak
A.  Rp. 100.000.000
B.  Rp. 92.800.000
C.  Rp. 7.200.000
D.  Rp. 400.000.000
Jawab:
B.  Jawaban anda benar
Penghasilan bruto =     Rp.500.000.000
Penghasilan neto (20%)  Rp.100.000.000
PTKP K/2                (Rp.7.200.000) -
PKP                     Rp.92.800.000

14. Berikut ini Pemotong Pajak PPh pasal 21 atau PPh pasal 26, kecuali
A.  Bendaharawan pemerintah
B.  Dana pensiun
C.  Badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja
D.  Pejabat perwakilan diplomatic
Jawab:
D.  Jawaban anda benar, pejabat perwakilan diplomatic bukan pemotong pajak PPh 21 atau PPh 26

15. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah
A.  Asuransi kecelakaan
B.  Zakat yang diterima
C.  Gaji
D.  Penerimaan dalam bentuk natura
Jawab:
C.  Jawaban anda benar, gaji merupakan penghasilan yang dipotong dalam PPh 21

16. Budi bekerja pada PT X dengan memperoleh gaji sebulan Rp.2.000.000, dengan biaya jabatan 5% dan membayar iuran pension sebesar Rp.50.000/bulan. Budi sudah menikah dan belum memiliki anak. Berapakah pajak PPh 21 yang harus dibayarkan oleh Budi per tahunnya
A.  Rp. 894.000
B.  Rp. 74.500
C.  Rp. 150.000
D.  Rp. 1.000.000
Jawab:
A.  Jawaban anda benar,
Gaji sebulan                   2.000.000
Biaya jabatan  5% x 2.000.000  100.000
Iuran pension                  50.000 +
                               150.000 -
Penghasilan Netto sebulan      1.850.000
Penghasilan Neto setahun
12 x 1.850.000 =  22.200.000
PTKP setahun
Untuk WP sendiri  2.880.000
Untuk WP kawin    1.440.000
                  4.320.000 -
Penghasilan Kena Pajak Setahun  17.880.000
PPh pasal 21 terutang
5% x 17.880.000 =  Rp.894.000

17. Berdasarkan informasi soal no 16, berapa jumlah PPh 21 yang harus dibayarka tiap bulan
A.  Rp.894.000
B.  Rp.74.500
C.  Rp.150.000
D.  Rp.1.000.000
Jawab:
B.  Jawaban anda benar,
Gaji sebulan    2.000.000
Biaya jabatan   5% x 2.000.000 100.000
Iuran pension                  50.000 -
                               150.000 -
Penghasilan Netto sebulan      1.850.000
Penghasilan Neto setahun
12 x 1.850.000   22.200.000
PTKP setahun
Untuk WP sendiri       2.880.000
Untuk WP kawin         1.440.000 +
                       4.320.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun  17.880.000
PPh pasal 21 terutang
5% x 17.880.000   = Rp.894.000
Rp.894.000 : 12 bulan  = Rp.74.500

18. Pemungut Pajak PPh pasal 22 adalah
A.  Bank Devisa
B.  Dana pensiun
C.  Pemberi kerja yang membayar gaji
D.  Jaminan social tenaga kerja
Jawab:
A.  Jawaban anda benar, Bank Devisa merupakan pemungut PPh 22 atas impor barang

19. Berapa % besarnya tarif pajak atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API)
A.  7,5%
B.  1.5%
C.  2.5%
D.  0,5%
Jawab:
C.  Jawaban anda benar, besarnya tarif PPh 22 atas impor yang menggunakan API adalah 2,5% dari nilai impor

20. Berikut ini pemungutan PPh 22 yang dikecualikan adalah
A.  Premix
B.  Industri rokok pada saat penjualan rokok di dalam negeri
C.  Industri semen pada saat penjualan semen di dalam negeri
D.  Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah u
Jawab:
D.  Jawaban anda benar, Barang kiriman hadiah merupakan barang yang tidak dikenai PPh 22

21. PT X bergerak di bidang importir hasil perkebunan dari Negara Australia, setiap kali PT X memasukkan barang ke Indonesia melalui laut, dan yang berhak memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah
A.  Dirjen Anggaran
B.  Pertamina
C.  Dirjen Bea dan Cukai
D.  Bank Indonesia
Jawab:
C.  Jawaban anda benar, Dirjen Bea dan Cukai memungut PPh atas impor barang sesuai dengan UU No 17 tahun 2000

22. PT Y bergerak di bidang penjualan bahan bakar (SPBU swasta). Pada bulan Februari 2012 PT Y berhasil menjual bahan bakar Premium sebesar Rp. 200.000.000,00, solar sebesar Rp 150.000.000.00, premix sebesar Rp 125.000.000. Berapa besarnya utang PPh 22 PT X pada bulan Februari 2012
A.  Rp.600.000
B.  Rp.1.425.000
C.  Rp.1.050.000
D.  Rp.825.000
Jawab:
B.  Jawaban anda benar, tarif PPh 22 untuk SPBU swastanisasi dikenakan 0.3%dari penjualan
Premium  0,3% x 200.000.000  = 600.000
Solar    0,3% x 150.000.000  = 450.000
Pertamax 0,3% x 125.000.000  = 375.000 +
                               1.425.000

23. Menggunakan informasi soal no.22, yang berhak memungut utang PPh 22 PT Y adalah
A.  Bank Devisa
B.  Pertamina
C.  Kantor Pajak
D.  Kantor Bea dan Cukai
Jawab:
B.  Jawaban anda benar, pertamina memungut PPh 22 atas badan usaha yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas sesuai dengan UU No 17 tahun 2000

24. Pajak Penghasilan pasal 23 adalah
A.  Pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
B.  Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
C.  Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintahan maupun swasta dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
D.  Pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.
Jawab:
A.  Jawaban anda benar, hal tersebut mmerupakan pengertian dari PPh pasal 23

25. Yang bukan termasuk objek pajak penghasilan pasal 23 adalah
A.  Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
B.  Royalty
C.  Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank
D.  Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga
Jawab:
C.  Jawaban anda benar, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank merupakan objek PPh 23

26. PT A berkedudukan di Tangerang, membayar bunga kepada PT B yang berkedudukan di Yogyakarta. Bunga tersebut sebesar Rp.1.000.000 dibayarkan melalui bank DANA. Atas dasar pembayaran bunga tersebut dilakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar
A.  Tidak dipotong PPh Pasal 23 karena melalui Bank
B.  Rp. 150.000 oleh Bank DANA
C.  Rp. 150.000 oleh PT A
D.  Rp. 150.000 oleh PT B
Jawab:
D.  Jawaban anda benar, pendapatan bunga dikenakan PPh 23 sebesar 15% x Rp.1.000.000  = Rp. 300.000 oleh PT B

27. Berikut ini hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan sumber penghasilan dalam PPh 24, kecuali
A.  Penentuan dari saham dan sekuritas lainnya adalah Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan
B.  Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah Negara tempat harta tersebut terletak
C.  Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut
D.  Penghasilan bentuk usaha tetap adalah Negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
Jawab:
C.  Jawaban anda benar, hal tersebut merupakan bagian penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri pada PPh 24

28. Besarnya angsuran perbulan PPh pasal 25 tahun 2011 diperoleh 1/12 dari sisa pajak terutang….
A.  Tahun 2010
B.  Tahun 2010 setelah dikurangi kredit pajak
C.  Tahun 2009
D.  Tahun 2009 setelah dikurangi kredit pajak
Jawab:
B.  Jawaban anda benar, besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak

29. Berikut ini adalah tipe pemungutan atau perlakuan perolehan modal barang dalam Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
A.  PPN sebagai pajak objektif
B.  Credit method
C.  Prinsip tempat asal (Origin principle)
D.  Consumption Type Value Added Tax
Jawab:
D.  Jawaban anda benar, Consumption Type Value Added Tax merupakan salah satu tipe pemungutan pajak yang digunakan untuk produksi termasuk barang modal dikurangi dari nilai tambahnya sehingga memberikan sifat netral PPN atas pola produksi

30. Berikut adalah Barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, kecuali
A.  Hak paten
B.  Pasir dan kerikil
C.  Beras
D.  Garam
Jawab:
A.  Jawaban anda benar, hak paten merupakan barang yang tidak berwujud daan dikenakan PPN

31. Barang yang tidak dikenakan PPnBM adalah
A.  Apartemen
B.  AC
C.  Mobil sedan 2000 CC
D.  Mobil ambulan
Jawab:
D.  Jawaban anda benar, Mobil ambulan merupakan barang yang tidak dikenakan PPnBM

32. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah
A.  Jalan tol
B.  Gedung sekolah
C.  Kolam renang
D.  Pagar mewah
Jawab:
B.  Jawaban anda benar, gedung sekolah merupakan objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan karena melayani kepentingan umum untuk pendidikan

33. Tuan Budi membeli sebidang tanah seluas 200 m2 dengan harga perolehan Rp. 200.000.000.00. dengan tarif regional untuk NPOPTKP Rp 50.000.000.00. Atas pembelian tersebut, berapa BPHTB yang harus dibayar Tuan Budi
A.  Rp.5.000.000,00
B.  Rp.7.500.000,00
C.  Rp.8.000.000,00
D.  Rp.6.000.000,00
Jawab:
B.  Jawaban anda benar, tariff BPHTB adalah 5%
Harga perolehan    200.000.000
NPOPTKP            50.000.000 -
NPOKP              150.000.000
Pajak terutang
5% x 150.000.000 = 7.500.00

34. Pada awal tahun 2010 Sebuah mesin produksi dibeli dengan harga Rp.150.000.000,00 dengan masa manfaat 4 tahun. Bila menggunakan metode saldo menurun, berapa besarnya penyusutan mesin produksi tersebut pada tahun 2012
A.  Rp.37.500.000,00
B.  Rp.10.000.000,00
C.  Rp.20.000.000,00
D.  Rp.18.750.000,00
Jawab:
D.  Jawaban anda benar, dengan masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan dengan saldo menurun yaitu 50% setiap tahun
Tahun 2010 50% x 150.000.000 = 75.000.000
Tahun 2011 50% x 75.000.000  = 37.500.000
Tahun 2012 50% x 37.500.000 = 18.750.000

35. Laporan keuangan fiscal merupakan laporan keuangan yang digunakan untuk melaporkan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Berikut ini tiga pendekatan yang dilakukan dalam penyajian lapotan keuangan, kecuali:
A.  Laporan keuangan bisnis
B.  Laporan keuangan harian
C.  Laporan keuangan fiscal disusun beriringan dengan laporan keuangan bisnis
D.  Laporan keuangan fiscal merupakan extra compatible dengan laporan keuangan bisnis
Jawab:
B.  Jawaban anda benar, hal ini bukan merupakan pendekatan dalam penyajian laporan keuangan

Download Soal UT Ilmu Administrasi Negara Administrasi Perpajakan

Untuk menyimpan soal-soal di atas dalam bentuk dokumen PDF, silahkan unduh melalui link berikut ini.


Untuk mendapatkan nilai yang bagus memang perlu belajar yang giat. Tak cukup hanya mengandalkan nilai yang di berikan oleh Dosen atau Tutor saja. Kami berharap soal-soal di atas bisa menjadi solusi Anda dalam belajar di rumah.

Itulah artikel yang bisa kami sampaikan terkait Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADBI4330 Administrasi Perpajakan dilengkapi Kunci Jawaban, semoga dengan adanya soal-soal di atas, bisa menjadikan bahan belajar Anda di rumah. Jangan lupa berbagi pada teman-teman Anda yang lainnya, dengan cara share artikel ini ke sosial media kamu. Hubungi kami melalui halaman Contact jika ada pertanyaan atau reques soal yang ingin Anda sampaikan pada kami, terima kasih.
Link Download
Loading...