Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia Beserta Kunci Jawaban
Soal UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia lengkap dengan kunci jawabannya kami bagikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ilmu Pemerintahan yang saat ini sedang menempuh pendidikan pada semester 4. Pada artikel yang lalu, kami telah berbagi Soal UT Ilmu Pemerintahan Semester 4 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia yang juga bisa Anda pelajari.
Kami tahu bahwa Anda sangat mengharapkan bisa lulus dengan predikat yang bagus. Namun kita tahu bahwa setiap kemauan itu haruslah dengan usaha. Nah Anda sendiri usahanya sudah maksimal belum? Jika dirasa belum, maka belajarlah dari sekarang mumpung masih ada waktu sebelum kegiatan Ujian Akhir Semester dilaksanakan.
Dan kita tahu waktu sudah mendekati sekali dengan kegiatan UAS. Dengan waktu yang singkat ini Anda haruslah benar-benar memanfaatkan waktu Anda sebaik mungkin. Jangan sampai Anda sia-siakan. Sesibuk apapun Anda jangan sampai Anda tidak belajar. Luangkan waktu Anda walaupun hanya sebentar.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 4 Lainnya:
Dengan mempelajari Soal UT dalam bentuk pilihan ganda yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban seperti ini akan sangat efektif sekali. Karena Anda lebih bisa untuk memanfaatkan waktu Anda. Berbeda jika Anda belajar dengan membaca semua materi pada modul, hal itu akan banyak sekali menghabiskan waktu Anda.
a. tempat bicara atau merundingkan masalah-masalah kenegaraan
b. tempat memperebutkan pengaruh atas kekuasaan politik
c. wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasi
d. wadah negara dalam menyediakan berbagai keperluan publik
Jawab:
a. benar
2. Perbedaan antara sistem presidensial dan parlemen terletak pada....
a. hubungan antara eksekutif dan legislatif
b. hubungan antara eksekutif dan lembaga peradilan
c. sistem pemilihan umum legislatif
d. susunan keanggotaan kabinet
Jawab:
a. benar
3. Dalam struktur parlemen, joint committee merupakan pembidangan kamar dalam parlemen. Dalam parlemen di Indonesia menjelma menjadi....
a. DPR dan DPD
b. Komisi dan Badan Musyawarah
c. Panitia Khusus dan Komisi
d. Panitia anggaran dan persidangan
Jawab:
a. benar
4. Kadar kekuasaan parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi pada negara yang menganut sistem presidensial adalah....
a. Parlemen lebih dominan dalam menyusun undang-undang dibandingkan dengan eksekutif
b. Eksekutif lebih mendominasi dalam menyiapkan rancangan undang-undang dibandingkan dengan parlemen
c. Parlemen mempunyai otonomi yang lebih besar dalam menyusun peraturan pemerintah dibandingkan dengan eksekutif
d. Eksekutif mempunyai otonomi yang lebih besar dalam menyusun peraturan pemerintah dibandingkan parlemen
Jawab:
b. benar
5. Setiap tindakan yang diambil wakil rakyat tidak perlu mendapat persetujuan masyarakat yang diwakilinya, karena masyarakat sudah mempercayakan kekuasaan tersebut kepada wakil rakyat. Hal ini adalah prinsip dari teori....
a. Kebebasan
b. Perwakilan
c. Mandat
d. Kepemerintahan
Jawab:
a. benar
6. Bagi kelompok kooperatif, eksistensi Volksraad sebagai lembaga perwakilan bentukan Pemerintah Belanda disikapi sebagai....
a. upaya mencari keuntungan pribadi
b. upaya mencapai kemerdekaan Indonesia
c. sarana menyeimbangkan kekuatan dalam parlemen
d. sarana menyalurkan aspirasi masyarakat Indonesia
Jawab:
b. benar
7. Aspirasi yang dibawa kelompok pemuda terkait pembentukan KNIP adalah....
a. KNIP diubah sebagai badan perwakilan rakyat
b. KNIP diubah menjadi penasihat Presiden
c. Keanggotaan KNIP agar dipilih langsung oleh rakyat
d. Keleluasaan dalam pengaturan keuangan KNIP
Jawab:
a. benar
8. Salah satu hak anggota DPRS adalah hak kekebalan yang muncul sebagai reaksi atas usulan dibentuknya forum privelegiatum bagi anggota DPRS, mengandung pengertian....
a. seluruh anggota dewan dapat diadili sesudah mereka berhenti jika terbukti melakukan kejahatan dalam masa pekerjaannya
b. seluruh anggota dewan dapat diadili semasa mereka masih aktif berkaitan dengan pernyataan politiknya
c. adanya kebersamaan dan kekeluargaan yang harmonis dalam melaksanakan pekerjaan
d. adanya sikap saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing anggota dewan
Jawab:
a. benar
9. Fakta yang terjadi pada konstelasi politik tahun 1955 adalah terdapat beberapa partai politik yang memiliki kursi cukup banyak di DPRS, namun tidak memiliki dukungan nyata di dalam Pemilu 1955. Hal ini disebabkan oleh....
a. kekuatan politik sebelum diadakan pemilu tidaklah sesuai dengan keinginan dan mendapat dukungan dari masyarakat
b. kekuatan politik sebelum diadakan pemilu sebagian besar berasal dari kekuatan pemerintah
c. kondisi sosial budaya kurang mendukung terbentuknya partai-partai baru
d. kondisi sosial ekonomi berpengaruh pada kepedulian masyarakat terhadap politik
Jawab:
a. benar
10. Dalam struktur organisasi DPR hasil pemilu tahun 1955, pendistribusian keanggotaan Konstituante adalah....
a. membentuk fraksi tersendiri
b. bergabung dengan fraksi-fraksi yang ada
c. menyusun struktur tersendiri
d. membuat kelompok eksklusif di parlemen
Jawab:
b. benar
11. Kekuatan yang merepresentasikan jargon Nasakom yang diimplementasikan pada masa demokrasi terpimpin adalah....
a. kelompok Nasionalis, Islam dan Komunis
b. kelompok Nasionalis, komunis dan budayawan
c. Partai PNI, ulama dan ekonom
d. Golongan etnis keturunan Cina, Islam dan komunis
Jawab:
a. benar
12. Bukti yang menunjukkan keterbatasan dan kegagalan DPR-GR dalam melaksanakan hak-haknya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat antara lain jika DPR-GR gagal mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, maka yang berhak mengambil keputusan tersebut adalah....
a. badan musyawarah
b. presiden
c. konstituante
d. pansus
Jawab:
b. benar
13. Tugas panitia ekonomi yang dibentuk oleh DPR-GR periode 1965-1966 adalah....
a. menyelesaikan permasalahan pertikaian Indonesia Malaysia
b. mengikuti perkembangan politik sesuai dengan amanat Tritura
c. menyelesaikan permasalahan perekonomian Indonesia yang defisit
d. mengikuti perkembangan ekonomi dan membuat konsepsi penyelesaiannya
Jawab:
d. benar
14. Pada era orde baru, rancangan Undang-Undang umumnya berasal dari inisiatif....
a. Pemerintah
b. Legislatif
c. Partai politik
d. Ormas
Jawab:
a. benar
15. Interpelasi yang diajukan oleh pengusul pada era orde baru selalu kandas di tengah jalan dikarenakan....
a. Kalah voting dengan partai penguasa
b. Pengusul mundur sebelum waktunya
c. Pemerintah senantiasa mendukung keberlangsungan interpelasi
d. Pemerintah kalah dalam negosiasi
Jawab:
a. benar
16. Situasi ekonomi yang mempengaruhi situasi sosial dan politik yang tidak menentu pada masa akhir rezim Orde Baru adalah...
a. Naiknya nilai rupiah terhadap kurs dolar AS
b. Merosotnya nilai rupiah terhadap kurs dolar AS
c. Naiknya angka kemiskinan dibandingkan pendapatan rata-rata masyarakat
d. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 1997
Jawab:
b. benar
17. Menanyakan kepada presiden Soeharto mengenai kebijakan perekonomian yang dilaksanakan pada masa Orde Baru merupakan pelaksanaan fungsi DPR yakni fungsi....
a. Penyalur aspirasi masyarakat
b. Pengawasan
c. Rekrutmen
d. Legislasi
Jawab:
b. benar
18. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, MPR terdiri dari dua kamar, yaitu DPD dan DPR, DPR mencerminkan perwakilan....
a. Politik
b. Ekonomi
c. Nasional
d. Internasional
Jawab:
a. benar
19. Mendistribusikan anggaran pembangunan secara adil dan merata kepada setiap daerah merupakan salah satu tugas DPR yang berkaitan dengan fungsi....
a. Pembangunan
b. Penganggaran
c. Pengawasan
d. Perimbangan
Jawab:
b. benar
20. Konsep utusan daerah dalam MPR yang kemudian menjelma menjadi Dewan Perwakilan Daerah pada dasarnya adalah menyuarakan kepentingan masyarakat daerah dengan berbasis pada wilayah....
a. Provinsi
b. Kabupaten
c. Kota
d. Kecamatan
Jawab:
a. benar
21. Alasan pentingnya mewujudkan perwakilan daerah dalam parlemen di Indonesia adalah....
a. dalam negara yang berbentuk kesatuan unsur daerah sudah terwadahi dalam berbagai asosiasi daerah
b. menghindari monopoli dalam proses pembuatan undang-undang dari sebuah lembaga
c. karakteristik keterwakilan daerah kurang mampu menjawab permasalahan yang ada di daerah
d. parlemen di Indonesia lebih cocok menganut monokameral
Jawab:
b. benar
22. Mengajukan rancangan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu fungsi DPD yaitu fungsi....
a. legislasi
b. inisiatif
c. pertimbangan
d. konsultasi
Jawab:
a. benar
23. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah yang bertugas menjaga etika anggota DPD adalah....
a. badan musyawarah
b. badan kehormatan
c. pusat kerohanian
d. pusat kekeluargaan
Jawab:
b. benar
24. Mekanisme yang mmbuat anggota DPRD merasa ketakutan untuk dipecat dari keanggotaan DPRD oleh pimpinan partai pada era orde baru disebut....
a. Rename
b. Recycle
c. Recall
d. Reorientation
Jawab:
c. benar
25. Menurut UU No 22 tahun 1999, DPRD dapat meminta pertanggungjawaban bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan kabupaten yang dipimpinnya. Hal tersebut merupakan pelaksanaan fungsi....
a. Akuntabilitas
b. Transparansi
c. Pengawasan
d. Profesionalitas
Jawab:
c. benar
26. Menurut UU No 32 tahun 2004, hak angket dapat dilaksanakan dengan persyaratan....
a. Adanya persetujuan pimpinan dan anggota badan kehormatan
b. Adanya persetujuan dan komitmen dari seluruh fraksi dan komisi yang ada di DPRD
c. Adanya persetujuan hak interpleasi oleh 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dalam sidang paripurna
d. Tidak memberatkan pekerjaan badan musyawarah
Jawab:
c. benar
27. Tahap pertama pada mekanisme rancangan peraturan daerah (Raperda) yang usulannya berasal dari legislatif adalah....
a. Pembahasan dalam fraksi
b. Pembahasan dalam komisi
c. Penjelasan umum pihak legislatif dalam rapat paripurna
d. Penjelasan dinas terkait dalam rapat paripurna
Jawab:
c. benar
28. Ditinjau dari teori perwakilan, terbitnya Perda kenaikan tarif pajak dan retribusi setiap tahun yang menyengsarakan masyarakat sebagai upaya eksekutif menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak diimbangi dengan pelayanan yang memadai disebabkan oleh....
a. Anggota DPRD cenderung memainkan peran sebagai wakil rakyat
b. Anggota DPRD cenderung memainkan peran sebagai wali rakyat
c. Kalangan eksekutif lebih memahami kepentingan masyarakat
d. Kalangan eksekutif lebih mampu menyuarakan aspirasi masyarakat
Jawab:
b. benar
29. Program legislasi nasional (Prolegnas) pada dasarnya berisi tentang....
a. Daftar rencana penyusunan undang-undang di DPR
b. Daftar evaluasi penyusunan undang-
c. Program kerja DPR dalam satu tahun anggaran
d. Program tahunan pemerintah yang dilaksanakan secara rutin
Jawab:
a. benar
30. Mekanisme Konsultasi Publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan cara....
a. Membahas materi dalam sidang paripurna
b. Menjaring aspirasi masyarakat
c. Berkonsultasi dengan eksekutif selaku pemrakarsa
d. Berkolaborasi dengan fraksi-fraksi selaku miniatur perwakilan masyarakat
Jawab:
c. benar
31. Prasyarat penarikan kembali usulan rancangan undang-undang oleh pihak pengusul dapat dilakukan jika....
a. Setiap saat dan setiap waktu kapan pun pengusul dapat menarik kembali usulan rancangan undang-undang
b. Pemerintah telah menyetujui prinsip pengaturan sebuah permasalahan
c. Belum diputuskan menjadi rancangan undang-undang
d. Setelah disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden
Jawab:
c. benar
32. Jangka waktu yang diberikan kepada Presiden untuk menandatangani rancangan undang-undang sejak disetujuinya secara bersama antara DPR dengan pemerintah adalah....
a. 15 hari
b. 20 hari
c. 30 hari
d. 40 hari
Jawab:
c. benar
33. Menurut persepsi Presiden Soekarno, salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah Penetapan Presiden, yakni peraturan yang dimaksudkan untuk melaksanakan....
a. Proklamasi 17 Agustus 1945
b. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
c. Rapat Dewan Menteri 10 Juli 1960
d. Supersemar 11 Maret 1966
Jawab:
b. benar
34. Menurut Tap MPR No XX/MPRS/1966, peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara RI adalah....
a. Ketetapan MPR
b. UUD 1945
c. Peraturan Menteri
d. Peraturan Daerah
Jawab:
d. benar
35. Fungsi utama dari Peraturan Pemerintah (PP) sebagai salah satu peraturan perundang-undangan negara RI adalah....
a. Membatasi dan membagi kewenangan para penyelenggara negara
b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan yang diatasnya
c. Mengatur pendelegasian kewenangan pemerintahan di bidangnya
d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya
Jawab:
a. benar
36. Alasan-alasan atau pertimbangan mengapa sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk dituangkan pada bagian....
a. konsideran
b. dasar hukum
c. dictum
d. batang tubuh
Jawab:
a. benar
37. Pencantuman urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sebuah Peraturan Daerah (Perda) didasarkan pada....
a. siapa penandatangan aturan perundang-undangan
b. masa kadaluwarsa peraturan perundang-undangan
c. tanggal pengundangan peraturan perundang-undangan
d. tingkatan peraturan tersebut dalam tata urutan peraturan perundang
Jawab:
d. benar
38. Peraturan perundang-undangan yang tercabut jika ketentuan pencabutan undang-undang pendidikan nasional diletakkan pada bagian penutup digantikan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru adalah....
a. Undang-undang pendidikan nasional yang lama
b. Peraturan Pemerintah
c. Peraturan Menteri
d. Peraturan Dirjen
Jawab:
c. benar
39. Pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya pada penerbitan resmi yang khusus adalah pengertian dari....
a. Pengesahan
b. Penetapan
c. Pengundangan
d. Pengumuman
Jawab:
c. benar
40. Pada masa berlakukanya UUD 1945 Periode Kedua, instansi yang berkewajiban melaksanakan pengundangan sebuah peraturan negara adalah....
a. Kementerian Kehakiman
b. Kementerian Dalam Negeri
c. Sekretaris Negara
d. Sekretaris DPR
Jawab:
c. benar
41. Terkait situasi politik dan dampak dari peristiwa G30S, DRP GR 1966-1971 merekomendasikan kepada MPRS untuk mengambil tindakan....
1)Memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatannya
2)Memilih/mengangkat Pejabat Presiden
3)Memerintahkan badan kehakiman untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan secara hukum pihak yang terlibat dalam peristiwa G30S
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
42. Pertanyaan Petisi 50 yang menyangkut disakralkannya Pancasila oleh penguasa orde baru nyaris tidak mendapat tanggapan pemerintah dan DPR periode 1977-1982 karena.... 1)Pemerintah menguasai semua komisi yang ada di DPR periode tersebut
2)Presiden berhasil menjelaskan kepada masyarakat hakikat perwakilan rakyat
3)Jumlah pendukung pemerintah dalam parlemen lebih dari 70% sehingga kritik masyarakat tidak ada artinya
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
43. Pada setiap pasal dalam undang-undang yang mengalami pencabutan tanpa penggantian akan memuat tentang:
1)judul undang-undang yang dicabut
2)ketentuan pencabutan
3)ketentuan mulai berlakunya undang-undang
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar
44. Apabila suatu undang-undang dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal tertentu, hal ini mengundang arti bahwa peraturan tersebut....
1)daya lakunya sejak tanggal diundangkan
2)daya ikatnya berlaku surut sampai tanggal yang ditetapkan
3)daya surutnya sesuai dengan ketentuan pembukaan
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
45. Berikut adalah metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan sosialisasi sebuah peraturan perundang-undangan yaitu....
1)Seminar
2)Konferensi
3)Dialog
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
Nah itulah pembahasan dari kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesiadan Kunci Jawaban. Jangan lupa untuk berbagi pada yang lainnya dengan cara share ke media sosial atau group artikel ini. Jika ada pertanyaan atau ingin reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui halaman Contact, terima kasih.
Kami tahu bahwa Anda sangat mengharapkan bisa lulus dengan predikat yang bagus. Namun kita tahu bahwa setiap kemauan itu haruslah dengan usaha. Nah Anda sendiri usahanya sudah maksimal belum? Jika dirasa belum, maka belajarlah dari sekarang mumpung masih ada waktu sebelum kegiatan Ujian Akhir Semester dilaksanakan.
Dan kita tahu waktu sudah mendekati sekali dengan kegiatan UAS. Dengan waktu yang singkat ini Anda haruslah benar-benar memanfaatkan waktu Anda sebaik mungkin. Jangan sampai Anda sia-siakan. Sesibuk apapun Anda jangan sampai Anda tidak belajar. Luangkan waktu Anda walaupun hanya sebentar.
Perhatian: Kami mengacu pada kurikulum Universitas Terbuka terbaru, jadi jika mata kuliah yang Anda cari tidak ada pada semester ini, artinya berada pada semester lain. Silahkan Anda buka artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan untuk melihat semua mata kuliahnya, atau gunakan menu search pada situs ini.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 4 Lainnya:
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4214 Sistem Pemerintahan Daerah
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4317 Birokrasi Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4309 Manajemen Konflik
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan EKMA4214 Manajemen Sumber Daya Manusia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia
- Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4427 Sosiologi Pemerintahan
Dengan mempelajari Soal UT dalam bentuk pilihan ganda yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban seperti ini akan sangat efektif sekali. Karena Anda lebih bisa untuk memanfaatkan waktu Anda. Berbeda jika Anda belajar dengan membaca semua materi pada modul, hal itu akan banyak sekali menghabiskan waktu Anda.
Soal UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia
Perlu kami sampaikan untuk Anda, terkait Soal Ilmu Pemerintahan yang kami bagikan ini, bahwa semua soal-soal ini bersumber dari situs resmi Universitas Terbuka yang tentunya semua soal-soal ini telah di prediksi akan keluar pada saat UAS anntinya. Jadi silahkan Anda pelajari dengan sungguh-sungguh.Soal UT IPEM4323 Legislatif Indonesia
1. Dalam konsep perwakilan politik, istilah parliament mempunyai pengertian sebagai....a. tempat bicara atau merundingkan masalah-masalah kenegaraan
b. tempat memperebutkan pengaruh atas kekuasaan politik
c. wadah masyarakat dalam menyalurkan aspirasi
d. wadah negara dalam menyediakan berbagai keperluan publik
Jawab:
a. benar
2. Perbedaan antara sistem presidensial dan parlemen terletak pada....
a. hubungan antara eksekutif dan legislatif
b. hubungan antara eksekutif dan lembaga peradilan
c. sistem pemilihan umum legislatif
d. susunan keanggotaan kabinet
Jawab:
a. benar
3. Dalam struktur parlemen, joint committee merupakan pembidangan kamar dalam parlemen. Dalam parlemen di Indonesia menjelma menjadi....
a. DPR dan DPD
b. Komisi dan Badan Musyawarah
c. Panitia Khusus dan Komisi
d. Panitia anggaran dan persidangan
Jawab:
a. benar
4. Kadar kekuasaan parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi pada negara yang menganut sistem presidensial adalah....
a. Parlemen lebih dominan dalam menyusun undang-undang dibandingkan dengan eksekutif
b. Eksekutif lebih mendominasi dalam menyiapkan rancangan undang-undang dibandingkan dengan parlemen
c. Parlemen mempunyai otonomi yang lebih besar dalam menyusun peraturan pemerintah dibandingkan dengan eksekutif
d. Eksekutif mempunyai otonomi yang lebih besar dalam menyusun peraturan pemerintah dibandingkan parlemen
Jawab:
b. benar
5. Setiap tindakan yang diambil wakil rakyat tidak perlu mendapat persetujuan masyarakat yang diwakilinya, karena masyarakat sudah mempercayakan kekuasaan tersebut kepada wakil rakyat. Hal ini adalah prinsip dari teori....
a. Kebebasan
b. Perwakilan
c. Mandat
d. Kepemerintahan
Jawab:
a. benar
6. Bagi kelompok kooperatif, eksistensi Volksraad sebagai lembaga perwakilan bentukan Pemerintah Belanda disikapi sebagai....
a. upaya mencari keuntungan pribadi
b. upaya mencapai kemerdekaan Indonesia
c. sarana menyeimbangkan kekuatan dalam parlemen
d. sarana menyalurkan aspirasi masyarakat Indonesia
Jawab:
b. benar
7. Aspirasi yang dibawa kelompok pemuda terkait pembentukan KNIP adalah....
a. KNIP diubah sebagai badan perwakilan rakyat
b. KNIP diubah menjadi penasihat Presiden
c. Keanggotaan KNIP agar dipilih langsung oleh rakyat
d. Keleluasaan dalam pengaturan keuangan KNIP
Jawab:
a. benar
8. Salah satu hak anggota DPRS adalah hak kekebalan yang muncul sebagai reaksi atas usulan dibentuknya forum privelegiatum bagi anggota DPRS, mengandung pengertian....
a. seluruh anggota dewan dapat diadili sesudah mereka berhenti jika terbukti melakukan kejahatan dalam masa pekerjaannya
b. seluruh anggota dewan dapat diadili semasa mereka masih aktif berkaitan dengan pernyataan politiknya
c. adanya kebersamaan dan kekeluargaan yang harmonis dalam melaksanakan pekerjaan
d. adanya sikap saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing anggota dewan
Jawab:
a. benar
9. Fakta yang terjadi pada konstelasi politik tahun 1955 adalah terdapat beberapa partai politik yang memiliki kursi cukup banyak di DPRS, namun tidak memiliki dukungan nyata di dalam Pemilu 1955. Hal ini disebabkan oleh....
a. kekuatan politik sebelum diadakan pemilu tidaklah sesuai dengan keinginan dan mendapat dukungan dari masyarakat
b. kekuatan politik sebelum diadakan pemilu sebagian besar berasal dari kekuatan pemerintah
c. kondisi sosial budaya kurang mendukung terbentuknya partai-partai baru
d. kondisi sosial ekonomi berpengaruh pada kepedulian masyarakat terhadap politik
Jawab:
a. benar
10. Dalam struktur organisasi DPR hasil pemilu tahun 1955, pendistribusian keanggotaan Konstituante adalah....
a. membentuk fraksi tersendiri
b. bergabung dengan fraksi-fraksi yang ada
c. menyusun struktur tersendiri
d. membuat kelompok eksklusif di parlemen
Jawab:
b. benar
11. Kekuatan yang merepresentasikan jargon Nasakom yang diimplementasikan pada masa demokrasi terpimpin adalah....
a. kelompok Nasionalis, Islam dan Komunis
b. kelompok Nasionalis, komunis dan budayawan
c. Partai PNI, ulama dan ekonom
d. Golongan etnis keturunan Cina, Islam dan komunis
Jawab:
a. benar
12. Bukti yang menunjukkan keterbatasan dan kegagalan DPR-GR dalam melaksanakan hak-haknya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat antara lain jika DPR-GR gagal mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, maka yang berhak mengambil keputusan tersebut adalah....
a. badan musyawarah
b. presiden
c. konstituante
d. pansus
Jawab:
b. benar
13. Tugas panitia ekonomi yang dibentuk oleh DPR-GR periode 1965-1966 adalah....
a. menyelesaikan permasalahan pertikaian Indonesia Malaysia
b. mengikuti perkembangan politik sesuai dengan amanat Tritura
c. menyelesaikan permasalahan perekonomian Indonesia yang defisit
d. mengikuti perkembangan ekonomi dan membuat konsepsi penyelesaiannya
Jawab:
d. benar
14. Pada era orde baru, rancangan Undang-Undang umumnya berasal dari inisiatif....
a. Pemerintah
b. Legislatif
c. Partai politik
d. Ormas
Jawab:
a. benar
15. Interpelasi yang diajukan oleh pengusul pada era orde baru selalu kandas di tengah jalan dikarenakan....
a. Kalah voting dengan partai penguasa
b. Pengusul mundur sebelum waktunya
c. Pemerintah senantiasa mendukung keberlangsungan interpelasi
d. Pemerintah kalah dalam negosiasi
Jawab:
a. benar
16. Situasi ekonomi yang mempengaruhi situasi sosial dan politik yang tidak menentu pada masa akhir rezim Orde Baru adalah...
a. Naiknya nilai rupiah terhadap kurs dolar AS
b. Merosotnya nilai rupiah terhadap kurs dolar AS
c. Naiknya angka kemiskinan dibandingkan pendapatan rata-rata masyarakat
d. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 1997
Jawab:
b. benar
17. Menanyakan kepada presiden Soeharto mengenai kebijakan perekonomian yang dilaksanakan pada masa Orde Baru merupakan pelaksanaan fungsi DPR yakni fungsi....
a. Penyalur aspirasi masyarakat
b. Pengawasan
c. Rekrutmen
d. Legislasi
Jawab:
b. benar
18. Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, MPR terdiri dari dua kamar, yaitu DPD dan DPR, DPR mencerminkan perwakilan....
a. Politik
b. Ekonomi
c. Nasional
d. Internasional
Jawab:
a. benar
19. Mendistribusikan anggaran pembangunan secara adil dan merata kepada setiap daerah merupakan salah satu tugas DPR yang berkaitan dengan fungsi....
a. Pembangunan
b. Penganggaran
c. Pengawasan
d. Perimbangan
Jawab:
b. benar
20. Konsep utusan daerah dalam MPR yang kemudian menjelma menjadi Dewan Perwakilan Daerah pada dasarnya adalah menyuarakan kepentingan masyarakat daerah dengan berbasis pada wilayah....
a. Provinsi
b. Kabupaten
c. Kota
d. Kecamatan
Jawab:
a. benar
21. Alasan pentingnya mewujudkan perwakilan daerah dalam parlemen di Indonesia adalah....
a. dalam negara yang berbentuk kesatuan unsur daerah sudah terwadahi dalam berbagai asosiasi daerah
b. menghindari monopoli dalam proses pembuatan undang-undang dari sebuah lembaga
c. karakteristik keterwakilan daerah kurang mampu menjawab permasalahan yang ada di daerah
d. parlemen di Indonesia lebih cocok menganut monokameral
Jawab:
b. benar
22. Mengajukan rancangan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu fungsi DPD yaitu fungsi....
a. legislasi
b. inisiatif
c. pertimbangan
d. konsultasi
Jawab:
a. benar
23. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah yang bertugas menjaga etika anggota DPD adalah....
a. badan musyawarah
b. badan kehormatan
c. pusat kerohanian
d. pusat kekeluargaan
Jawab:
b. benar
24. Mekanisme yang mmbuat anggota DPRD merasa ketakutan untuk dipecat dari keanggotaan DPRD oleh pimpinan partai pada era orde baru disebut....
a. Rename
b. Recycle
c. Recall
d. Reorientation
Jawab:
c. benar
25. Menurut UU No 22 tahun 1999, DPRD dapat meminta pertanggungjawaban bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan kabupaten yang dipimpinnya. Hal tersebut merupakan pelaksanaan fungsi....
a. Akuntabilitas
b. Transparansi
c. Pengawasan
d. Profesionalitas
Jawab:
c. benar
26. Menurut UU No 32 tahun 2004, hak angket dapat dilaksanakan dengan persyaratan....
a. Adanya persetujuan pimpinan dan anggota badan kehormatan
b. Adanya persetujuan dan komitmen dari seluruh fraksi dan komisi yang ada di DPRD
c. Adanya persetujuan hak interpleasi oleh 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir dalam sidang paripurna
d. Tidak memberatkan pekerjaan badan musyawarah
Jawab:
c. benar
27. Tahap pertama pada mekanisme rancangan peraturan daerah (Raperda) yang usulannya berasal dari legislatif adalah....
a. Pembahasan dalam fraksi
b. Pembahasan dalam komisi
c. Penjelasan umum pihak legislatif dalam rapat paripurna
d. Penjelasan dinas terkait dalam rapat paripurna
Jawab:
c. benar
28. Ditinjau dari teori perwakilan, terbitnya Perda kenaikan tarif pajak dan retribusi setiap tahun yang menyengsarakan masyarakat sebagai upaya eksekutif menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak diimbangi dengan pelayanan yang memadai disebabkan oleh....
a. Anggota DPRD cenderung memainkan peran sebagai wakil rakyat
b. Anggota DPRD cenderung memainkan peran sebagai wali rakyat
c. Kalangan eksekutif lebih memahami kepentingan masyarakat
d. Kalangan eksekutif lebih mampu menyuarakan aspirasi masyarakat
Jawab:
b. benar
29. Program legislasi nasional (Prolegnas) pada dasarnya berisi tentang....
a. Daftar rencana penyusunan undang-undang di DPR
b. Daftar evaluasi penyusunan undang-
c. Program kerja DPR dalam satu tahun anggaran
d. Program tahunan pemerintah yang dilaksanakan secara rutin
Jawab:
a. benar
30. Mekanisme Konsultasi Publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan cara....
a. Membahas materi dalam sidang paripurna
b. Menjaring aspirasi masyarakat
c. Berkonsultasi dengan eksekutif selaku pemrakarsa
d. Berkolaborasi dengan fraksi-fraksi selaku miniatur perwakilan masyarakat
Jawab:
c. benar
31. Prasyarat penarikan kembali usulan rancangan undang-undang oleh pihak pengusul dapat dilakukan jika....
a. Setiap saat dan setiap waktu kapan pun pengusul dapat menarik kembali usulan rancangan undang-undang
b. Pemerintah telah menyetujui prinsip pengaturan sebuah permasalahan
c. Belum diputuskan menjadi rancangan undang-undang
d. Setelah disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden
Jawab:
c. benar
32. Jangka waktu yang diberikan kepada Presiden untuk menandatangani rancangan undang-undang sejak disetujuinya secara bersama antara DPR dengan pemerintah adalah....
a. 15 hari
b. 20 hari
c. 30 hari
d. 40 hari
Jawab:
c. benar
33. Menurut persepsi Presiden Soekarno, salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah Penetapan Presiden, yakni peraturan yang dimaksudkan untuk melaksanakan....
a. Proklamasi 17 Agustus 1945
b. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
c. Rapat Dewan Menteri 10 Juli 1960
d. Supersemar 11 Maret 1966
Jawab:
b. benar
34. Menurut Tap MPR No XX/MPRS/1966, peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara RI adalah....
a. Ketetapan MPR
b. UUD 1945
c. Peraturan Menteri
d. Peraturan Daerah
Jawab:
d. benar
35. Fungsi utama dari Peraturan Pemerintah (PP) sebagai salah satu peraturan perundang-undangan negara RI adalah....
a. Membatasi dan membagi kewenangan para penyelenggara negara
b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan yang diatasnya
c. Mengatur pendelegasian kewenangan pemerintahan di bidangnya
d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya
Jawab:
a. benar
36. Alasan-alasan atau pertimbangan mengapa sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk dituangkan pada bagian....
a. konsideran
b. dasar hukum
c. dictum
d. batang tubuh
Jawab:
a. benar
37. Pencantuman urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sebuah Peraturan Daerah (Perda) didasarkan pada....
a. siapa penandatangan aturan perundang-undangan
b. masa kadaluwarsa peraturan perundang-undangan
c. tanggal pengundangan peraturan perundang-undangan
d. tingkatan peraturan tersebut dalam tata urutan peraturan perundang
Jawab:
d. benar
38. Peraturan perundang-undangan yang tercabut jika ketentuan pencabutan undang-undang pendidikan nasional diletakkan pada bagian penutup digantikan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru adalah....
a. Undang-undang pendidikan nasional yang lama
b. Peraturan Pemerintah
c. Peraturan Menteri
d. Peraturan Dirjen
Jawab:
c. benar
39. Pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya pada penerbitan resmi yang khusus adalah pengertian dari....
a. Pengesahan
b. Penetapan
c. Pengundangan
d. Pengumuman
Jawab:
c. benar
40. Pada masa berlakukanya UUD 1945 Periode Kedua, instansi yang berkewajiban melaksanakan pengundangan sebuah peraturan negara adalah....
a. Kementerian Kehakiman
b. Kementerian Dalam Negeri
c. Sekretaris Negara
d. Sekretaris DPR
Jawab:
c. benar
41. Terkait situasi politik dan dampak dari peristiwa G30S, DRP GR 1966-1971 merekomendasikan kepada MPRS untuk mengambil tindakan....
1)Memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatannya
2)Memilih/mengangkat Pejabat Presiden
3)Memerintahkan badan kehakiman untuk mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan secara hukum pihak yang terlibat dalam peristiwa G30S
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
42. Pertanyaan Petisi 50 yang menyangkut disakralkannya Pancasila oleh penguasa orde baru nyaris tidak mendapat tanggapan pemerintah dan DPR periode 1977-1982 karena.... 1)Pemerintah menguasai semua komisi yang ada di DPR periode tersebut
2)Presiden berhasil menjelaskan kepada masyarakat hakikat perwakilan rakyat
3)Jumlah pendukung pemerintah dalam parlemen lebih dari 70% sehingga kritik masyarakat tidak ada artinya
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
43. Pada setiap pasal dalam undang-undang yang mengalami pencabutan tanpa penggantian akan memuat tentang:
1)judul undang-undang yang dicabut
2)ketentuan pencabutan
3)ketentuan mulai berlakunya undang-undang
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar
44. Apabila suatu undang-undang dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal tertentu, hal ini mengundang arti bahwa peraturan tersebut....
1)daya lakunya sejak tanggal diundangkan
2)daya ikatnya berlaku surut sampai tanggal yang ditetapkan
3)daya surutnya sesuai dengan ketentuan pembukaan
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
a. benar
45. Berikut adalah metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan sosialisasi sebuah peraturan perundang-undangan yaitu....
1)Seminar
2)Konferensi
3)Dialog
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
Download Soal UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesia
Kami telah menyiapkan soal-soal di atas dalam bentuk file dokumen pdf, jadi Anda tidak perlu lagi melakukan copy paste soalnya. Nah silahkan Anda download melalui link berikut ini.Nah itulah pembahasan dari kami terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4323 Legislatif Indonesiadan Kunci Jawaban. Jangan lupa untuk berbagi pada yang lainnya dengan cara share ke media sosial atau group artikel ini. Jika ada pertanyaan atau ingin reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui halaman Contact, terima kasih.