Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4230 Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI dilengkapi Kunci Jawaban

Loading...
Soal UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4230 Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya kami bagikan untuk teman-teman UT jurusan ilmu Administrasi Negara yang saat ini sedang menempuh pendidikan pada semester 5. Pada artikel sebelumnya, kami juga telah berbagi Soal UT Ilmu Administrasi Negara Semester 5 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4433 Perencanaan Kota.

Kita tahu bersama bahwa kegiatan pembelajaran hanya dilaksanakan delapan kali saja dalam satu semesternya. Dari pertemuan yang singkat tersebut mustahil bisa mengulas dengan tuntas keseluruhan materi pada modul. Maka dari itu mahasiswaa di tuntut untuk belajar mandiri. Nah salah satu caranya ialah dengan mempelajari Soal UT yang kami bagikan ini.

Mempelajari Soal UAS UT ini akan sangat efektif sekali untuk Anda, dari pada Anda harus membaca keseluruhan materi pada modul yang hanya akan menghabiskan banyak waktu Anda. Berbeda jika Anda mempelajari soal-soal seperti ini, Anda akan bisa menghemat waktu, dan bisa mencangkup keseluruhan mata kuliah.

Perhatian: Kami mengacu pada kurikulum Universitas Terbuka terbaru, jadi jika mata kuliah yang Anda cari tidak ada pada semester ini, artinya berada pada semester lain. Silahkan Anda buka artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara untuk melihat semua mata kuliahnya, atau gunakan menu search pada situs ini.

Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 5 Lainnya:

Jika Anda ingin mendapatkan nilai yang bagus tak cukup hanya mengandalkan nilai yang diberikan oleh Dosen atau Tutor saja, meski yang diberikan nilainya bagus, namun itu bukanlah nilai akhir yang akan tertera pada lembar nilai nantinya. Karena nilai akan di hitung dari beberapa bagian, seperti nilai tugas, partisipasi, kehadiran dan nilai UAS. Makanya Anda harus bisa mendapatkan nilai UAS yang bagus pula.

Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4230 Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI

Soal UT Ilmu Administrasi Negara Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI

Soal UT Ilmu Administrasi Negara yang kami bagikan ini sudah dibuktikan oleh teman-teman UT sebelumnya. Mereka sangat terbantu sekali dengan adanya soal-soal ini. Dan tak sedikit dari mereka berhasil mendapatkan nilai terbaiknya.

Soal UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4230 dilengkapi Kunci Jawaban

1.  Berikut ini pengertian Administrasi Negara, kecuali . . .
A.  hal yang berkaitan dengan pengelolaan negara
B.  hal hal yang berhubungan denga pelayanan umum
C.  hal hal yang berkaitan dengan pelayanan publik
D.  hal hal yang berhubungan dengan pengelolaan CV
Jawab:
D.  Benar, karena merupakan pernyataan pengecualian dan memang bukan merupakan ruang lingkup administrasi negara

2.  Berikut ini terdapat ruang lingkup yang dipelajari oleh  Administrasi Negra , kecuali. . ..
A.  pemberontakan , perang dan revolsi   
B.  tujuan negara
C.  posisi dan  peran negara dan warga negara
D.  keseluruhan unsur dan interaksi antar  unsur negara
Jawab:
D.  Benar, yaitu interaksi antar unsur negara 

3.  Negara mempunyai unsur unsur  utama yaitu ; Warga negara,  Wilayah  negara,  Pengakuan internasional dan ........
A.  luas wilayah
B.  jumlah penduduk
C.  pemerintah yang berdaulat
D.  pendapatan  perkapita
Jawab:
C.  Benar, karena selain warga , wilayah,pengakuan internsional yangpenting yaitu pemerintahan yang berdaulat

4.  Pancasila sebagai sumber hukum dalam penyelenggaraan negara harus diterapkan secara utuh-menyeluruh ( integral-komprehensif). Hal ini bermakna  dalam mewujudkan kesejahteraan dan  keamanan masyarakat  harus  memperhatikan  juga . . .
A.  sila sila yang lain
B.  keragaman budaya  Indonesia
C.  kondisi geografis Indonesia
D.  potensi kekayaan alam Indonesia
Jawab:
A.  Benar, sesuai dengan pembahasab

5.  Negara Indonesia  adalah negara hukum bukan  negara  yang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti . . .
A.  Kekuasaan yang dilandasi hukum
B.  Penyelenggaraan negara  berdasarkan hukum
C.  Tindakan pemeintah  dan negara berdasarkan hukum 
D.  ABC betul  semua
Jawab:
D.  Benar, sesuai pembahasan

6.  Mana yang paling tepat diantara pernyataan pernyataan  berikut ini. . .
A.  MPR  terdiri atas Anggota DPR , Presisden dan  DPA
B.  MPR  dan Presiden Pemegang Kekauasan Tertinggi
C.  MPR dapat meminta Pertangungjawaban  Presiden  atas pelanggaran Undang Undang
D.  DPR dapat  membuat UU  bersama MA
Jawab:
C.  Benar, karena sesuai dengan pembahasan

7.  Lembaga kekuasaan legislative yaitu. . .
A.  MPR
B.  DPR
C.  MA
D.  BPD
Jawab:
B.  Benar, karena DPR membuat UU

8.  Pernyataan yang paling tepat untuk lembaga lembaga negara berkut ini yaitu . . .
A.  DPD dipilih langsung oleh rakyat
B.  DPR memilih Presiden dan wakil Presiden
C.  BPK melaporkan hasil pemeriksaaannya ke MPR
D.  Mahkamah Agung memegang kekuasaan legislatif
Jawab:
A.  Benar, sesuai pembahasan

9.  Lembaga kekuasaan legislative   pada Pemillu 2009 yang akan datang. . .
A.  DPD  dipilih langsung oleh rakyat ,disetujui partai
B.  ditunjuk oleh partai dan persetujuan DPR
C.  dipilih langsung oleh rakyat di tiap dapil (daerah pemilihan )
D.  ditumjuk oleh partai
Jawab:
C.  Benar, karena DPR   DPR pada pemilu 2009 langsung dipilih rakyat dari setiap dapil (daerah pemilihan )

10. Berikut ini terdapat pernyataan tentang hubungan antar lembaga negara , pilihlah yang paling tepat . . .
A.  Anggota DPD ikut mebicarakan undang yag berkaitan dengan Otda
B.  Anggota DPR dapat  memasgulkan Presiden
C.  Presiden   dapat memberhenttikan Anggota DPR secara langsung
D.  Hasil audit BPK disampaikan ke Presiden
Jawab:
A.  Benar, karena DPD sebagai representasi daerah

11. Tatanan organisasi pemerintah disuatu negara dipengaruhi oleh . . .
A.  kewenangan yang diperoleh
B.  pandangan falsafah yang dianut
C.  sistem pemerintahan yang dianut
D.  tatanan nilai yang dianut
Jawab:
C.  Benar, sebab sistem pemerintahan yang dianut mempengaruhi. secara langsung

12. Organisasi Kabinet bertugas membantu presiden dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dengan kedudukan sebagai. . .
A.  Legislatif
B.  ekskutif
C.  Yudikatif
D.  konsultatif
Jawab:
B.  Benar, karena kabinet merupakan ekskutif

13. Untuk pengelolaan kebijakan  dan pelayanan mengenai urusan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan memerlukan  perhatian khusus Presiden dibantu oleh . . .
A.  Kabinet
B.  Dewan Perwakilan Rakyat
C.  Staf Khusus Presiden
D.  LPND
Jawab:
D.  Benar, karena lembaga Pemerintah Non departemen menangani hal hal yang khusus yang tidak ditangani oleh Departemen  (Kabinet), staf khusus presiden. sedangkan DPR mempunyai tugas tersendiri sebagai legislatif buka  ekskutif

14. Lembaga  Pemeruntah Non  Depatemen   dibawah koordinasi  Menteri    Pertahanan  dan keamanan. . .
A.  BKN
B.  POLRI
C.  BPS
D.  BKKBN 
Jawab:
B.  Benar, sebab Polri bagian dari alat keamanan. Sedangkan BKN-Menpan,BPS-Bappenas, BKKBN-Menteri Kesehatan

15. Lembaga yang membantu Presiden  , yang mengurus kepentingan Pemerintah dan Negara di Luar Negeri baik pada negara maupun pada lembvaga Internasional yaitu. . .
A.  KBRI /KJ
B.  Atase
C.  DCM
D.  Konselor
Jawab:
A.  Benar, sebab Kedutaan Besar /konsul Jendral. DCM.Konselor dan Atase merupakan pangkat/jabatan dalam KBRI

16. Perencanaan  merupakan tindakan pilihan yang terbaik dan menguntungkan dari berbagai alternatif dalam usaha mencapai tujuan. Oleh karena itu  Perencanan dianggap sebagai  . . .
A.  proses
B.  fungsi manajemen
C.  proposal
D.  keputusan politik
Jawab:
A.  Benar, krn perencaan merupakan langkah awal dlm proses menca[pai tujuan

17. Menurut UU RI   No 25  Tahun 2004   tentang SPPN  Bab IV Pasal 8,  Tahapan SPPN meliputi  penyusunan rencana,  penetapan rencana,  pengendalian  pelaksanaan rencana  dan  ..........
A.  perumusan kebijjakan
B.  perincian tujuan yang jelas
C.  penunjjukan pelaksanaan
D.  evalluasi pelaksanaan 
Jawab:
D.  Benar, karena merupakan tahap akhir  dari kegiatan  untuk kita mengetahui hasil yng kita peroleh

18. Untuk menciptakan keserasian tujuan ,pandangan dan tindakan antar berbagai unit karena adanya spesialisasi maka perlu dilakukan  kegiatan  . . .
A.  standardisasi
B.  koordinasi
C.  pengawasan
D.  Keputusan 
Jawab:
B.  Benar, karena koordinasi merupakan kegian memadukan  semua kompnen yang terlibat dlm mencapai tujuan

19. Untuk mengetahui dan memastikan seluruh pekerjaan dijalankan sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah digariskan dan perintah yang diberikan disebut . . .
A.  perencanaan
B.  koordinasi
C.  pengawasan
D.  stabilisasi
Jawab:
C.  Benar, karena pengawasan  merupan kontrol dari kebijakan

20. Di dalam melakukan kontrol birokrsi dengan menggunakan metode Organisasi , dimana sarana  atau alat untuk melaksanakannya   meliputi; publisitas, tekanan kelompok dan publik dan .........
A.  birokrasi
B.  koordinasi
C.  pengawasan
D.  disiplin internal
Jawab:
D.  Benar, yaitu disiplin  internal

21. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan Administrasi keuangan negara yaitu . . .
A.  Bab  VIII pasal 23  UUD 45   amandemen
B.  Bab VIII pasal 24 UUD 45
C.  Bab  VIII pasal 21  UUD 45
D.  Bab VIII pasal  25 UUD 45 amandemen
Jawab:
A.  Benar,karena  berkaitan dgn Adm.Keuangan

22. APBD  yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber diantaranya  dari Dana Alokasi Umum, Dana alokasi khusus dan ......
A.  APBN 
B.  Bantuan luar negeri
C.  Pendapatan  Asli Daerah
D.  Loan
Jawab:
C.  Benar, karena C semestinya menjadi inti APBD baryu dikatakan otonom yg berarti kemandirian dlm pendanaan

23. Laporan  keuangan yang disusun berupa realisasi anggaran dan neraca departemen adalah sebagai . . .
A.  tindakan rutin dilakukan
B.  cara mencari pendapatan
C.  perintah pimpinnan 
D.  pertangungjawaban pelaksanaan anggaran
Jawab:
D.  Benar, sesuai pembahasan

24. Pengertian administrasi materiil menyangkut....
A.  Pengelolaan barang milik negara
B.  penggunaan keuangan
C.  pengawasan anggaran
D.  pertangungjawaban pelaksanaan anggaran
Jawab:
A.  Benar, sesuai dengan pembahasan

25. Standardisasi  untuk meningkatkan  efektivitas dan efisiensi  dalam pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan barang terutama dalam hal....
A.  perencanaan  Barang 
B.  pengadaan barang
C.  pemeliharaan barang
D.  penggunaan barang
Jawab:
B.  Benar, karena dlm pengadaan harus ada standardisasi,

26. Berdasarkan pasal 33 UUDRI tahun 1945 Sistem perekonomian Indonesia disuusun berdasarkan . . .
A. liberalisme
B. etatisme
C.  demokrasi Ekonomi
D.  demokrasi Terpimpin
Jawab:
C.  Benar, Indonesia tdk menganut paham liberal, penguasaanekonomi oleh negara dan  demokrasi terpimpin

27. Latar belakang didirikannnya  BUMN/BUMD  sebagai agen pembangunan,  dalam perekonomian .  Sektor perekonomian yang dieksploitasi untuk BUMN/D ini yaitu  . . .
A.  yang mengusai hajad hidup orang banyak
B.  sektor perekonomian skunder
C.  sektor perekonomian tertier 
D.  sektor perekonimian primer
Jawab:
A.  Benar, karena  Negara harus melindungi warganya dari eksploitasi  secara  ekonomi

28. Beberapa maksud didirikannnya  BUMN/BUMD  sebagai agen pembangunan.  Dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya  BUMN/D  juga mempunyai fungsi . . .
A.  stabilisator
B.  etatisme
C.  akselerator
D.  sosial
Jawab:
D.  Benar, karena BUMN/D tidak hanya bermotif ekonomi , tetapi jufga bermotif sosial.

29. Bentuk BUMN/D  yang merupakan bagian dari  0rganisasi formal  atau suatu Departemen  yaitu  . . .
A.  Perum
B.  Perjan
C.  Persero
D.  Perusahan biasa
Jawab:
C.  Benar, sesuai pemabahasan

30. Di era Otonomi Daerah , Pemerintah Daerah diberikan peluang untuk membina dan mengembangkan lembaga prekonomian daerah dalam bentuk persero daerah dan ........
A.  Perum
B.  Perjanda
C.  Persero
D.  Perusahan biasa
Jawab:
B.  Benar, sesuai dengan pembahasan

31. Tugas aparatur pemerintah  yaitu  melayani masyarakat dan bukan sebaliknya untuk dilayani masyarakat. Proposisi ini dapat diartikan  bahwa Apratur Pemerintah sebagai . . .
A.  abdi negara
B.  abdi dalam
C.  pegawai  negeri
D.  abdi masyarakat
Jawab:
D.  Benar, karena aparatur negara sebagai pelayan masyarakat

32. Salah satu maasalah dalam pelayanan umum , adanya tarik menarik antara kepentingan   meningkatkan kualitas pelayanan  kepada masyarakat dan . . .
A.  peningkatan kualitas apratur
B.  peningkatan  retribusi pendapatan
C.  peningkatan  pendidikan aparatur
D.  peningkatan  gaji aparatur
Jawab:
B.  Benar, karena peningkatan pelayanan versus peningkatan pendapatan. diupayakan peningkatan pendapatan utk pelyanan           

33. Berdasarkan fungsi pemerintah  dapat menyelenggarakan pelayanan   umum yang bersifat environmental service, development service dan protective services. Termasuk kategori  environmental services berikut ini yaitu . . .
A.  pendidikan , kesehatan dan keagamaan
B.  keamanan , pensiun , kesempatan berusaha
C.  perdagangan , pendidikan  dan keagamaan
D.  Jalan/jembatan, taman dan kebersihan
Jawab:
D.  Benar, karena termsuk pelayanan Lingkungan

34. Pelayanan eksternal  yaitu pelayanan yang secara langsung  bersinggungan dengan masyarakat. Dalam pembiayaannya  harus memperhatikan nilai harga yang  berlaku,  biaya harus jelas ,ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ..........
A.  kemampuan , dan daya beli masyarakat
B.  jumlah penduduk dan penyebarannya
C.  pendapatan  regional beruto 
D.  indeks harga  yang berlaku
Jawab:
A.  Benar, karena kemampuan dan daya beli masyarakat sangat menentukan

35. Semua kegiatan perkantoran  dalam suatu instansi  diselenggarakan secara . . .
A.  pengorganisasian secara terdesentralisasi
B.  pengorganisasian secara  otonomi
C.  pengorganisasian secara tersentralisi
D.  pengorganisasian  secara  semi outonomi
Jawab:
C.  Benar, karena tersentrakisasi untuk memudahkan kontrol.

36. Politik dan strategi  penyempurnaan administrasi negara Indonesia dituangan kan dalam  . . .
A.  Pancasila
B.  Peraturan Pemerintah
C.  Keputusan Presiden 
D.  GBHN
Jawab:
B.  Benar, karena GBHN  merupakan polsta pemerintah dalam pembangunan

37. Arah kebijakan pembangunan penyelenggaraan negara yang dimuat dalam GBHN  1999-2004 yaitu,; membersihkan penyelengara dari praktek kkn, pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara,meningkatkan kualitas aparatur , meningkatkan fungsi dan profesionalisme apratur, netralitas pegawai negeri dan .......
A.  meningkatkan pendidikan pegawai negeri
B.  meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri
C.  meningkatkan  jumlah pegawai negeri
D.  meningkatkan  pendapat pegawai negeri
Jawab:
B.  Benar, karena  karena mencakup pendidikan dan pendapat, sedangn jumlah sangat relatif

38. Manajemen  PNS dikembangkan  dalam rangka membina, memlihara  dan mengembangkan kapasitas kesejahteraan PNS sebagai. . .
A.  Abdi  negara
B.  Abdi Masyarakat
C.  pelayanan publik
D.  penegak aturan
Jawab:
C.  Benar, karena aspek manajemen berkaitan dengan pelayanan publik.

39. Tolok ukur bagi penyelenggara negara  dalam menjalankan tugasnya  yaitu . . .
A.  kredibilitas
B.  akuntabilitas
C.  kapabillitas
D.  ekstensitas
Jawab:
B.  Benar, karena pemerintah harus memeprtangungjawabkan kegiatannya pada masyarakat, melalui DPR/DPRD

40. Pemerintah yang mempunyai akuntabilitas  yaitu pemerintah  yang diberikan . . .
A.  wewenang untuk dilaksanakan
B.  amanah  untuk dipertangungjawabkan
C.  kekuasaan untuk  dilaksanakan
D.  kepercayaan untuk dilaksanakan
Jawab:
B.  Benar, karena pemerintah harus memegang amanah dari rakyat

41. Transformasi tradisional government menjadi eletronic government (E-Govt.) merupakan salah satui isu kebijakan publlik yang sangat penting saat ini. E-Govt diartikan sebagai manajemen pemerintahan yang berbasis . . .
A.  legitimasi untuk dilaksanakan
B.  amanah untuk dipertangungjawabkan
C.  aplikasi teknologi dan informasi
D.  kepercayaan untuk dilaksanakan
Jawab:
C.  Benar, karena E-Gov merupakan aplikasi teknologi dalam pemerintahan

42. Sasaran pengembangan  E-Government  dalam level makro yaitu. . .
A.  pembuatan portal-portal informasi
B.  keterlibaytan multi sektor dalam skala lokal
C.  rancangan model kinerja 
D.  kebijakan yang dibutuhkan
Jawab:
D.  Benar, karena kabijakan sangat diperlukan dalam E-Govt

43. Langkah  utama yang perlu dilakukan dalam pengembangan E-Gov.  yang berfokus pada revitalisasi manajemen pemerintahan  yaitu. . .
A.  restrukturisasi organisasi pemerintah
B.  komputerisasi seluruh perangkat kantor
C.  membuat mindset
D.  standardisasi prosedur kerja
Jawab:
C.  Benar, karena harus dimulai  mindset  aplikasi teknologi dan informasi itu untuk dipahami dan dilaksanakan Oleh para pejabatnya dan karyawan lainnya           

44. Langkah awal yang dilakukan dalam membangun pelayanan  informasi  dalam rangka E-Gov. yaitu . . .
A.  segala sesuatu telah distandarkan secara manual
B.  proses pengambilan keputusan secara cepat
C.  mengembangkan jaringan pada instansi pemerintah
D.  menghilangkan hubungan hirahikal antara pusat dan daerah 
Jawab:
A.  Benar, jadi segala yang berkaitan E-Gov harus sudah distandardisasi

45. Instruksi Presiden yang  menggariskan kebjakan pengembangan E-Gov. di Indonesia  yaitu. . .
A.  Inpres No 2 tahun 2003
B.  Inpres No. 3 tahun 2003
C.  Inpres No.  2 tahun 2004
D.  Inpres No 3 tahun 2004
Jawab:
B.  Benar, karena berkaitann dengan Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan penegembangan E-Gov.

Download Soal UT Ilmu Administrasi Negara Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI

Soal-soal di atas tidak bisa di copy paste, namun kami telah menyiapkan soal-soal tersebut dalam bentuk dokumen PDF, yang bisa Anda unduh langsung melalui link berikut ini.


Sekian artikel mengenai Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4230 Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI dilengkapi Kunci Jawaban, jangan lupa untuk berbagi soal-soal ini pada teman-teman Anda yang lainnya, dengan cara share artikel ini ke sosial media Anda. Pertanyaan, atau reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui halaman Contact terima kasih.
Loading...