Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Daerah dilengkapi Kunci Jawaban

Link Download
Loading...
Soal UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Daerah tersedia dengan kunci jawabannya kami bagikan untuk teman-teman UT jurusan Ilmu Administrasi Negara yang tak lama lagi akan mengikuti Ujian Akhir Semester. Pada postingan kami yang lalu, kami telah berbagi Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 6 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4335 Administrasi Pertanahan.

Soal UT yang kami bagikan ini bersumber dari modul-modul kuliah. Jadi sangat cocok sekali untuk Anda pelajari. Soal-soal ini merupakan soal-soal pilihan yang telah di prediksi akan keluar pada saat UAS nantinya.

Mempelajari Soal UAS UT ini akan jauh lebih efektif ketimbang Anda harus membaca keseluruhan materi pada modul Anda. Hal tersebut hanya akan menghabiskan banyak waktu Anda saja. Namun dengan soal-soal ini Anda akan mudah memahaminya, tak banyak waktu Anda terbuang.

Perhatian: Kami mengacu pada kurikulum Universitas Terbuka terbaru, jadi jika mata kuliah yang Anda cari tidak ada pada semester ini, artinya berada pada semester lain. Silahkan Anda buka artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara untuk melihat semua mata kuliahnya, atau gunakan menu search pada situs ini.

Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara Semester 6 Lainnya:

Dan tak sedikit dari mereka berhasil mendapatkan nilai terbaiknya setelah mempelajari Soal UT Ilmu Administrasi Negara ini. Untuk itu sekarang giliran Anda yang membuktikannya.

Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Daerah

Soal UT Ilmu Administrasi Negara Administrasi Pemerintahan Daerah

Soal-soal ini bisa Anda pelajari melalui smartphone Anda, kami tak memisahkan antara soal dan kunci jawabannya. Jadi bisa Anda pelajari dimanapun dan kapanpun.

Soal UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440 dilengkapi Kunci Jawaban

1.  Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi pada jenjang organisasi pemerintahan yang lebih rendah disebut sebagai...
A.  sentralisasi
B.  dekonsentrasi
C.  desentralisasi
D.  medebewind
Jawab:
C.  benar, merupakan pelimpahan sebagian kewenangan politik dan administrasi pada jenjang pemerintahan yang lebih rendah

2. Jika pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dilakukan secara terperinci sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukan pemerintah daerah, maka ajaran rumah tangga yang digunakan ....
A.  formal
B.  riil
C.  materiil
D.  self government
Jawab:
C.  benar, dalam ajaran rumah tangga ini, pembagian kewenangan diperinci

3.  Jika menteri menetapkan suatu wilayah kerja pejabatnya di daerah dengan penentuan batas yang didasarkan atas kriteria sesuai dengan keperluan departemen yang bersangkutan, maka tipe pemerintahan daerah yang digunakan adalah ...
A.  sistem fungsional
B.  sistem prefektur
C.  desentralisasi jabatan
D.  desentralisasi fungsional
Jawab:
A.  benar, dalam sistem fungsional, setiap departemen menempatkan kepala instansi vertikal di wilayah administrasi untuk memberikan pelayanan di bidangnya secara fungsional dalam rangka dekonsentrasi

4.  Dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah daerah yang berbentuk daerah administrasi adalah ...
A.  afdeling
B.  gewest
C.  gemeente
D.  plaatselijke
Jawab:
A.  benar, merupakan daerah administrasi

5.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, wilayah administrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain...
A.  provinsi
B.  kabupaten
C.  kotamadya
D.  kecamatan
Jawab:
D.  benar, menurut UU No 5 Tahun 1974 kecamatan hanya melaksanakan kebijakan administrasi dari pemerintah pusat

6.  Susunan Dalam organisasi pemerintahan daerah antara lain meliputi ....
A.  provinsi
B.  kabupaten/kota
C.  desa
D.  kepala daerah
Jawab:
D.  benar, kepala daerah merupakan susunan dalam

7.  Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah ...
A.  akuntabilitas
B.  eksternalitas
C.  concurrent
D.  efisien
Jawab:
B.  benar, eksternalitas merupakan pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan

8.  Jika pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasar kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat, maka cara penyerahan kewenangan yang digunakan adalah ....
A.  ultra vires doctrine
B.  materiele huishoudings
C.  formele huishoudings
D.  generale competence
Jawab:
D.  benar, pada cara ini, pemerintah pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya

9.  Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan pusat antara lain ...
A.  mengangkat duta dan konsul
B.  memberi gelar dan tanda jasa
C.  menetapkan peraturan pemerintah
D.  memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi
Jawab:
C.  benar, merupakan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan

10. Implikasi struktural dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan desentralisasi pada pemerintah provinsi adalah menjadikan provinsi sebagai ...
A.  wilayah administrasi
B.  daerah otonom
C.  local self government
D.  local state and self government
Jawab:
D.  benar,merupakan implikasi dari penerapan asas dekonsentrasi dan desentralisasi

11. Jika pelaksanaan koordinasi menuntut keterkaitan dan konsistensi antara berbagai aturan, maka pendekatan koordinasi yang digunakan adalah ...
A.  formal
B.  struktural
C.  fungsional
D.  operasional
Jawab:
A.  benar, merupakan pendekatan dalam koordinasi yang menuntut keterkaitan dan konsistensi antara berbagai peraturan

12. Pinjaman jangka pendek daerah digunakan untuk...
A.  pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah
B.  pembiayaan proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
C.  pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
D.  penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan
Jawab:
C.  benar, merupakan penggunaan pinjaman jangka pendek

13. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib. Maksudnya adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah ...
A.  berprinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
B.  berprinsip tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan
C.  mengacu pada keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya
D.  mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat
Jawab:
B.  benar, merupakan pengertian dari prinsip tertib dalam pengelolaan keuangan daerah

14. Anggaran daerah mempunyai fungsi otorisasi, maksudnya adalah bahwa anggaran daerah ...
A.  menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
B.  menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
C.  merupakan alat untuk memelihara keseimbangan fundamental ekonomi daerah
D.  merupakan alat untuk menciptakan lapangan kerja
Jawab:
B.  benar, merupakan pengertian dari fungsi otorisasi anggaran

15. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih merupakan ...
A.  penerimaan daerah
B.  pendapatan daerah
C.  pembiayaan daerah
D.  pengeluaran daerah
Jawab:
B.  benar, pendapatan daerah merupakan hak daerah sebagai penambah kekayaan bersih

16. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam suatu periode tahun anggaran adalah ...
A.  pengeluaran daerah
B.  belanja daerah
C.  pembiayaan daerah
D.  belanja langsung
Jawab:
B.  benar, merupakan belanja daerah

17. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya merupakan ...
A.  penerimaan daerah
B.  pengeluaran daerah
C.  pembiayaan daerah
D.  penerimaan pembiayaan daerah
Jawab:
D.  benar, merupakan penerimaan pembiayaan daerah

18. Fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah tentang APBD bersama kepala daerah adalah fungsi ...
A.  anggaran
B.  legislasi
C.  kontrol
D.  interplasi
Jawab:
A.  benar, merupakan fungsi DPRD membentuk Perda tentang APBD bersama kepala daerah

19. Unsur staf yang membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ....
A.  sekretariat daerah
B.  badan daerah
C.  kantor daerah
D.  dinas daerah
Jawab:
A.  benar, sekretariat daerah merupakan unsur staf

20. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten ditetapkan oleh ...
A.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
B.  Menteri Dalam Negeri
C.  Gubernur
D.  Bupati
Jawab:
D.  benar, bupati menetapkan formasi tingkat kabupaten

21. Barang atau jasa yang termasuk antara sektor publik dan sektor privat memiliki karakteristik ...
A.  disediakan oleh lembaga privat
B.  disediakan secara terus menerus dalam kondisi apa pun
C.  semua orang dapat memanfaatkannya tanpa membayar langsung
D.  barang/jasa disediakan tanpa dikaitkan dengan latar belakang publik
Jawab:
B.  benar, merupakan ciri barang/jasa sektor publik dan privat

22. Pengawasan terhadap pemerintah daerah berupa pembatalan suatu peraturan daerah merupakan pengawasan ...
A.  hierarki
B.  fungsional
C.  preventif
D.  represif
Jawab:
D.  benar, merupakan pengawasan setelah terjadi penyimpangan

23. Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam sistem negara kesatuan bersifat ...
1. dependent
2. subordinat
3. koordinatif
Jawab:
1 dan 2 benar
Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam negara kesatuan bersifat dependent dan subordinat sedangkan koordinatif merupakan sifat hubungan negara bagian dengan negara federal

24. Urgensi pembentukan pemerintahan daerah antara lain ...
1. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
2. menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien
3. memperkokoh integritas bangsa
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Urgensi pembentukan Pemda adalah mendekatkan pelayanan, menciptakan administrasi yang efisien, dan memperkokoh integritas bangsa

25. Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen, asas pemerintahan yang digunakan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota adalah ....
1. otonomi
2. dekonsentrasi
3. medebewind
Jawab:
2 dan 3 benar
Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen asas pemerintahan yang digunakan adalah otonomi dan medebewind, bukan dekonsentrasi

26. Prinsip hubungan pusat dan daerah dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Inodnesia antara lain ...
1. kebhinnekaan
2. permusyawaratan
3. hirarkhis
Jawab:
1 dan 2 benar
Prinsip hubungan pusat – daerah dalam NKRI adalah kebhinnekaan dan permusyawaratan, bukan hirarkhis

27. Dasar penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah ...
1. rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
2. rencana kerja pemerintah daerah
3. pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri
Jawab:
2 dan 3 benar
Dasar penyusunan rancangan KUA antara lain rencana kerja pemda, dan pedoman penyusunan APBD

28. Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah berisi tentang ...
1. sasaran
2. program
3. kegiatan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Isi rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD mengenai sasaran, program, dan kegiatan

29. Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah menggunakan...
1. surat tanda setoran
2. surat ketetapan retribusi
3. surat ketetapan pajak
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Bukti fisik yang digunakan bendahara penerimaan dalam penatausahaan keuangan daerah adalah surat tanda setoran, surat ketetapan retribusi dan surat ketetapan pajak

30. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas keuangan daerah meliputi...
1. bukti transfer
2. nota kredit bank
3. surat pemindahbukuan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Bukti transaksi dalam akuntansi penerimaan kas keuangan daerah adalah bukti transfer, nota kredit bank, dan surat perintah pemindahbukuan

31. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi...
1. akuntansi kas
2. neraca
3. laporan arus kas
Jawab:
2 dan 3 benar
Laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat neraca dan laporan arus kas tetapi tidak berisi akuntansi kas

32. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah antara lain...
1. mengajukan rancangan Perda
2. menetapkan Perda yang telah disetujui DPRD
3. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah
Jawab:
2 dan 3 benar
Tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah antara lain mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda setelah disetujui DPRD tetapi tidak mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal

33. Tugas umum pemerintahan yang menjadi kewenangan camat antara lain ...
1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Kewenangan camat adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

34. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat dilakukan dengan cara ...
1. tugas pembantuan kepada daerah atau desa
2. dekonsentrasi kepada wakil pemerintah
3. desentralisasi kepada instansi vertikal
Jawab:
2 dan 3 benar
Cara penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat adalah tugas pembantuan dan dekonsentrasi, bukan dengan desentralisasi kepada instansi vertikal

35. Sistem manajemen kepegawaian daerah antara lain meliputi ...
1. perencanaan
2. pengangkatan
3. pemberhentian
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Sistem manajemen kepegawaian antara lain perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian

36. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karier PNS Daerah antara lain ...
1. integritas dan moralitas
2. mutasi jabatan
3. pangkat
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Pengembangan karier PNSD harus mempertimbangkan faktor integritas dan moralitas, mutasi jabatan dan pangkat

37. Lembaga pembuat perencana kebijakan publik pada pemerintah daerah adalah ...
1. BAPPEDA
2. Kepala Daerah
3. DPRD
Jawab:
2 dan 3 benar
Lembaga perencana kebijakan publik pada Pemda antara lain kepala daerah, dan DPRD tetapi bukan BAPPEDA

38. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan daerah antara lain ...
1. dukungan lembaga eksternal
2. ketersediaan waktu dan sumber daya
3. kepatuhan pelaksana kebijakan
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik antara lain dukungan lembaga eksternal dan ketersediaan waktu dan sumber daya, dan kepatuhan pelaksana kebijakan

39. Evaluator pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah selama proses implementasi kebijakan adalah ....
1. Kepala daerah
2. DPRD
3. BPKP
Jawab:
1 dan 3 benar
Evaluator pelaksanaan kebijakan Pemda adalah kepala daerah dan BPKP, bukan DPRD

40. Ruang lingkup laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain meliputi....
1. desentralisasi yang bersifat wajib dan pilihan
2. pelaksanaan asas dekonsentrasi
3. pelaksanaan tugas pembantuan
Jawab:
1 dan 3 benar
Laporan penyelenggaraan Pemda meliputi desentralisasi dan pelaksanaan medebewind bukan pelaksanaan dekonsentrasi

41. Fungsi utama pemerintah daerah adalah...
1. public services
2. protective
3. development for economic growth
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Fungsi utama pemerintah daerah pelayanan, perlindungan dan pembangunan

42. Langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik antara lain ...
1. menyederhanakan sistem dan proseur kerja
2. mengurangi pengisian formulir
3. memperpendek jalur birokrasi
Jawab:
1, 2 dan 3 benar
Langkah untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik antara lain menyederhanakan sistem dan prosedur kerja, mengurangi pengisian formulir dan memperpendek jalur birokrasi

43. DPRD melakukan pengawasan politik melalui...
1. kunjungan kerja
2. dengar pendapat
3. pelayanan publik
Jawab:
2 dan 3 benar
Mekanisme pelaksanaan pengawasan politik oleh DPRD antara lain dilakukan melalui kunjungan kerja dan dengar pendapat sedangkan pelayanan publik merupakan tugas utama pemerintah daerah

44. Pengawasan masyarakat dalam bentuk informal disalurkan melalui ....
1. organisasi kemasyarakatan
2. lembaga perwakilan
3. asosiasi kepentingan
Jawab:
1 dan 3 benar
Organisasi kemasyarakatan dan asosiasi kepentingan merupakan wasmas informal sedangkan lembaga perwakilan merupakan wasmas formal

45. Fungsi administrasi dari Mahkamah Agung adalah fungsi di bidang ...
1. toeziende functie
2. regelende functie
3. advieserende functie
Jawab:
2 dan 3 benar
Toeziende dan regelende functie merupakan fungsi administrasi MA sedangkan advieserende merupakan fungsi ketatanegaraan MA

Download Soal UT Ilmu Administrasi Negara Administrasi Pemerintahan Daerah

Soal-soal di atas telah di sediakan atau di siapkan dalam bentuk file dokumen PDF yang mana bisa Anda unduh langsung melalui link berikut ini.


Sekian artikel yang dapat kami sampaikan pada Anda terkait Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4440 Administrasi Pemerintahan Daerah dilengkapi Kunci Jawaban. Jangan lupa untuk berbagi artikel ini pada teman-teman Anda yang lainnya dengan cara share artikel ini ke sosial media Anda. Pertanyaan, saran atau reques soal, silahkan sampaikan pada kami melalui halaman Contact terima kasih.
Link Download
Loading...