Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah Beserta Kunci Jawaban

Soal UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah dan kunci jawaban kami bagikan untuk membantu teman-teman Mahasiswa dalam belajar khususnya untuk Mahasiswa jurusan Ipem semester 6. Pada artikel kami yang lalu, kami juga telah berbagi kepada Anda Soal Ut Ilmu Pemerintahan Semester 6 yaitu Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4431 Manajemen Pemerintahan yang bisa Anda lihat dan pelajari juga tentunya.

Teman-teman Mahasiswa sekalian, kita sama-sama tahu bahwa di Universitas Terbuka sendiri itu kegiatan pembelajarannya dilaksanakan delapan kali dalam satu semesternya. Dari pertemuan tersebut tentunya tidak cukup untuk mengulas tuntas semua materi yang ada pada modul. Apalagi model dengan SKS besar. Maka dari itu Mahasiswa di tuntut ekstra belajar mandiri di rumah agar materi yang ada pada modul dapat di pahami. Namun kesibukan pekerjaan atau kegiatan dalam rumah tangga membuat Mahasiswa lalai dalam belajar.

Perhatian: Kami mengacu pada kurikulum Universitas Terbuka terbaru, jadi jika mata kuliah yang Anda cari tidak ada pada semester ini, artinya berada pada semester lain. Silahkan Anda buka artikel kami Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan untuk melihat semua mata kuliahnya, atau gunakan menu search pada situs ini.

Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan Semester 6 Lainnya:

Dengan adanya Soal UT Ilmu Pemerintahan seperti ini dalam bentuk pilihan ganda yang sudah dilengkapi dengan kunci jawbannya kami berharap bisa menjadi sumber belajar yang efektif dan efesien untuk teman-teman yang memang kadang malas jika harus membaca semua materi pada modul.

IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah

Soal UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah

Soal-soal yang kami bagikan ini bersumber dari situs resmi Universitas Terbuka yang tentunya merupakan soal-soal pilihan dan dibuat oleh Dosen yang memang berkompeten di bidangnya. Maka dari itu jangan Anda sia-siakan waktu Anda. Sesibuk apapun Anda usahakan untuk belajar, meskipun dengan soal-soal latihan seperti ini.

Soal UT IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah

1.  Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas ...
A.  motivasi
B.  kepatutan
C.  profesionalitas
D.  proporsionalitas
Jawab:
D.  benar, asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat

2.  Hak DPR untuk mengadakan suatu penyelidikan terhadap suatu kejadian di masyarakat adalah ...
A.  angket
B.  budget
C.  inisiatif
D.  amandemen
Jawab:
A.  benar, merupakan hak DPR untuk melakukan penyeledikan

3.  Lembaga Ketahanan Nasional sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen menyelenggarakan fungsi antara lain ...
A.  penyerasi rencana sektoral dan regional ke dalam suatu rencana pembangunan nasional
B.  pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional
C.  pengembangan dan pembinaan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia
D.  pengkajian strategis mengenai berbagai masalah nasional dan internasional
Jawab:
D.  benar, merupakan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional

4.  Lembaga pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah ...
A.  kepala daerah dan perangkat daerah
B.  pemerintah daerah dan DPRD
C.  kepala daerah dan wakilnya
D.  kepala daerah dan DPRD
Jawab:
B.  benar, keduanya merupakan lembaga pemerintahan daerah

5.  Fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala daerah disebut sebagai fungsi  ...
A.  amandemen
B.  budget
C.  inisiatif
D.  legislasi
Jawab:
B.  benar, merupakan fungsi DPRD untuk menyusun dan/atau menetapkan APBD

6.  Pegawai negeri sipil daerah antara lain bertugas pada instansi ...
A.  Kantor Urusan Agama
B.  Kantor Kepolisian Resort
C.  Dinas Pendidikan
D.  Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Jawab:
C.  benar, merupakan PNS daerah, pendidikan didesentralisasikan kepada daerah

7.  Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah...
A.  penerimaan daerah
B.  pengeluaran daerah
C.  pendapatan daerah
D.  pembiayaan daerah
Jawab:
D.  benar, merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali

8.  Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain  ...
A.  rumah sakit
B.  terminal
C.  jalan dan pasar
D.  kartu tanda penduduk
Jawab:
D.  benar, merupakan pelayanan yang bersifat regulatif

9.  Mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai adalah ...
A.  pengawasan
B.  pengendalian
C.  pemeriksaan
D.  pembinaan
Jawab:
B.  benar, merupakan mekanisme untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan

10. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah  ...
A.  memiliki tingkat kebebasan tertentu
B.  memiliki kewenangan secara formal
C.  menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
D.  memiliki kewenangan terbatas
Jawab:
D.  benar, merupakan ciri model pelaksana

11. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi teknik organisasi pemerintahan adalah ...
A.  mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
B.  menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
C.  mencapai suatu pemerintahan yang efisien
D.  mengakomodir kekhususan daerah
Jawab:
C.  benar, merupakan alasan dilihat dari segi teknik organisasi

12. Karakteristik dekonsentrasi dalam bentuk field administration antara lain  ...
A.  pegawai pusat yang bekerja di daerah berada di bawah pengawasan kepala wilayah
B.  kepala daerah melakukan koordinasi terhadap staf pelaksana pemerintah pusat
C.  hubungan timbal balik dan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
D.  aparatur pemerintah pusat yang bekerja di daerah berada di bawah arahan dan pengawasan pemerintah pusat
Jawab:
D.  benar, merupakan merupakan karakteristik field administration


13. Bidang kewenangan pengurusan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain berbentuk ...
A.  pembuatan pedoman, norma dan standar
B.  pemberian pelayanan kepada masyarakat
C.  pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat
D.  penegakan norma dan standar yang telah disepakati
Jawab:
B.  benar, merupakan pengurusan

14. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain  ...
A.  pendidikan
B.  kesehatan
C.  pertahanan
D.  pertanahan
Jawab:
C.  benar, merupakan kewenangan pusat, tidak didesentralisasikan

15. Urusan-urusan tertentu yang segera dapat diatur dan diurus oleh daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah disebut sebagai ...
A.  urusan pusat
B.  urusan daerah
C.  kewenangan pangkal
D.  isi otonomi daerah
Jawab:
C.  benar, merupakan kewenangan pangkal

16. Karakteristik persebaran urusan pemerintahan kepada daerah yang menggunakan ajaran rumah tangga formil antara lain ...
A.  setiap saat urusan rumah tangga daerah dapat ditambah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah yang bersangkutan
B.  urusan rumah tangga daerah tidak diperinci secara nominatif di dalam undang-undang pembentukan daerah
C.  persebaran urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah diperinci secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan
D.  urusan rumah tangga daerah sebagai modal pangkal ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah
Jawab:
B.  benar, merupakan ciri ajaran rumah tangga formil

17. Kedudukan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 adalah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah adalah ...
A.  pengawas pemerintahan daerah
B.  penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
C.  pimpinan kebijaksanaan politik potensial daerahnya
D.  pelaksana kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun tugas pembantuan
Jawab:
D.  benar, merupakan tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah

18. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang antara lain ...
A.  mengadakan penyelidikan
B.  mengajukan pernyataan pendapat
C.  mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
D.  mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
Jawab:
C.  benar, merupakan tugas dan wewenang DPRD

19. Organisasi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi adalah ...
A.  sekretariat daerah
B.  lembaga teknis daerah
C.  badan atau kantor
D.  dinas daerah
Jawab:
A.  benar, merupakan pembantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan

20. Jika distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan pada atau menurut asal sumber penerimaan, maka model hubungan keuangan pusat –daerah yang digunakan adalah...
A.  by origin
B.  by formula
C.  by percentage
D.  money follow function
Jawab:
A.  benar, merupakan model hubungan keuangan pusat-daerah berdasar asal sumber penerimaan

21. Pajak daerah yang dipungut kabupaten, kota besar dan kota kecil pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 antara lain ...
A.  pajak kendaraan tidak bermotor
B.  pajak kendaraan bermotor
C.  pajak perorangan
D.  landrente
Jawab:
A.  benar, pajak ini merupakan kelanjutan pemungutan pajak daerah sejak jaman Hindia Belanda

22. Jenis pajak pusat yang diserahkan kepada daerah provinsi untuk selanjutnya menjadi pajak daerah provinsi pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 antara lain pajak...
A.  jalan
B.  pembangunan
C.  kekayaan
D.  kendaraan bermotor
Jawab:
D.  benar, merupakan pajak daerah provinsi

23. Dana alokasi khusus menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk  ...
A.  memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
B.  membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
C.  membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi
D.  menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam
Jawab:
B.  benar, merupakan tujuan pemberian dana alokasi khusus

24. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan ...
A.  pelatihan
B.  pembinaan
C.  pengendalian
D.  prasarana
Jawab:
D.  benar, merupakan pendanaan dalam rangka tugas pembantuan

25. Sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil disebut sebagai ...
A.  alokasi dasar
B.  kapasitas fiskal
C.  celah fiskal
D.  kebutuhan fiskal
Jawab:
B.  benar, merupakan dana yang bersumber dari PAD dan dana bagi hasil

26. Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk ...
A.  membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
B.  membiayai penyediaan pelayanan umum
C.  memperbaiki infrastruktur perekonomian
D.  menutup kekurangan arus kas
Jawab:
D.  benar, merupakan penggunaan pinjaman jangka pendek

27. Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk melakukan kontrol terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah, maka birokrasi publik harus dapat memberikan layanan yang profesional, artinya adalah ...
A.  pelayanan publik lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran
B.  pelayanan publik dicirikan oleh akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan
C.  prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat,dan mudah
D.  persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif memiliki kejelasan dan kepastian
Jawab:
B.  benar, merupakan karakteristik layanan yang bersifat profesional

28. Pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya adalah pola pelayanan publik ...
A.  satu pintu
B.  satu atap
C.  fungsional
D.  terpusat
Jawab:
A.  benar, merupakan pola pelayanan publik secara tunggal

29. Fungsi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah antara lain diwujudkan dalam aktivitas ...
A.  penyuluhan
B.  keagamaan
C.  pembuatan terminal
D.  pemberian perijinan
Jawab:
B.  benar, merupakan fungsi pelayanan masyarakat

30. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah antara lain dapat dilihat pada ...
A.  rencana kerja pemerintah daerah
B.  kebijakan umum anggaran daerah
C.  rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
D.  rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
Jawab:
D.  benar, rencana pencapaian standar pelayanan minimal terlihat pada renstra SKPD

31. Tahap pertumbuhan suatu negara yang dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional adalah tahap  ...
A.  abad konsumsi massa
B.  tinggal landas
C.  pra kondisi tinggal landas
D.  masyarakat tradisional
Jawab:
B.  benar, tahap ini dicirikan oleh peningkatan rasio tabungan dan investasi serta tumbuhnya frame work social, politik dan institusional

32. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan antara lain berdasarkan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan negara, yaitu asas yang  ...
A.  mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan
B.  mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
C.  menentukan setiap kegiatan dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan
D.  menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
Jawab:
A.  benar, asas ini mengutamakan keahlian penyelenggara negara

33. Perencanaan pembangunan nasional yang menggunakan pendekatan teknokratik dilakukan dengan cara ...
A.  menjabarkan agenda pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye
B.  menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah
C.  melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan
D.  musyawarah yang dilaksanakan pada setiap jenjang pemerintahan
Jawab:
B.  benar, merupakan cara yang ditempuh menurut pendekatan teknokratik

34. Tingkat kemajuan suatu bangsa ditinjau dari indikator sosial dapat diukur dari ...
A.  laju pertumbuhan penduduk dan derajat kesehatan
B.  tingkat pendapatan masyarakat dan pembagiannya
C.  kualitas sumber daya manusia
D.  peran serta rakyat secara nyata dan efektif
Jawab:
C.  benar, merupakan tingkat kemajuan bangsa dilihat dari indikator sosial

35. Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil, maka pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005 – 2025 antara lain diarahkan untuk melakukan penataan proses politik. Fokus penataan proses politik tersebut adalah ...
A.  pelembagaan demokrasi
B.  pengalokasian kekuasaan
C.  penanaman nilai demokratis
D.  pembentukan kemandirian masyarakat
Jawab:
B.  benar, merupakan fokus penataan proses politik


36. Prioritas rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 adalah ...
A.  terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
B.  tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan manusia berkualitas serta kemampuan Iptek
C.  peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan Iptek serta penguatan daya saing perekonomian
D.  terciptanya Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis, peningkatan tingkat kesejahteraan rakyat
Jawab:
A.  benar, merupakan prioritas rencana pembangunan jangka menengah 2020- 2024

37. Aktivitas pengawasan dalam organisasi lebih difokuskan pada ...
A.  tindakan koreksi terhadap kinerja organisasi
B.  standar kerja dan prosedur organisasi
C.  pengukuran dan pembandingan kinerja dengan standar
D.  cara pelaksanaan rencana, program dan kegiatan organisasi melalui tindakan turun tangan
Jawab:
C.  benar, merupakan fokus pengawasan

38. Untuk mengubah perilaku aparatur yang salah dan membuat kinerja aparatur sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan, diperlukan pengawasan...
A.  preventif
B.  represif
C.  internal
D.  eksternal
Jawab:
B.  benar, pengawasan ini dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang salah

39. Suatu sistem pengawasan yang baik antara lain bersifat edukatif, artinya pengawasan dapat...
A.  mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan
B.  mendidik orang agar berlaku jujur
C.  memberikan perlindungan bagi yang tidak bersalah
D.  menghasilkan saran penyempurnaan dan pengembangan organisasi
Jawab:
B.  benar, merupakan ciri pengawasan bersifat edukatif

40. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh ...
A.  menteri dalam negeri
B.  gubernur
C.  bupati/walikota
D.  camat
Jawab:
C.  benar, bupati/walikota mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan

41. Pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui ...
A.  pembuatan sistem pengawasan intern yang memadai
B.  pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah
C.  peningkatan peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang
D.  pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
Jawab:
C.  benar, merupakan upaya penguatan fungsi pengawasan

Pilihlah A, jika 1 dan 2 benar; B, jika 1 dan 3 benar; C, jika 2 dan 3 benar; dan D, jika semuanya benar.

42. Menteri negara yang berada dalam koordinasi Menko Perekonomian antara lain menteri negara ...
1. komunikasi dan informasi
2. riset dan teknologi
3. Badan Usaha Milik Negara
Jawab:
C.  benar, Menristek dan Menteri Negara BUMN berada dalam koordinasi Menko Perekonomian

43. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan pusat dan daerah antara lain meliputi ...
1. kewenangan dan keuangan
2. pelayanan umum
3. pemanfaatan sumber daya
Jawab:
D.  benar, Hubungan pusat – daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi kewenangan, keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya

44. Aparat pengawas fungsional dalam sistem pemerintahan yang fungsi dan tugas pokoknya di bidang pengawasan antara lain  ...
1. DPR dan DPRD
2. BPK dan BPKP
3. Inspektur Jenderal dan Bawasda
Jawab:
C.  benar, BPK dan BPKP  dan inspektur jenderal dan Bawasda merupakan pengawas fungsional

45. Upaya yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pengawasan DPRD efektif antara lain ...
1. konsultasi, komunikasi dan kerja sama
2. penyamaan persepsi tentang kedudukan DPRD dan kepala daerah
3. hubungan informal antara DPRD dan kepala daerah
Jawab:
D.  benar, efektivitas pengawasan DPRD memerlukan konsultasi, komunikasi, kerjasama dan penyamaan persepsi tentang kedudukan DPRD dan kepala daerah serta hubungan informal antara DPRD dan kepala daerah

Download Soal UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerah

Soal-soal di atas telah kami siapkan dalam bentuk file dokumen pdf yang mana bisa Anda unduh langsung melalui link berikut ini.


Nah itulah artikel terkait Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4425 Hubungan Pusat-Daerahdan Kunci Jawaban. Belajarlah yang giat untuk menambah pemahaman Anda terkait materi-materi pada modul kuliah. Jangan lupa untuk saling berbagi dan jika Anda punya pertanyaan atau ingin reques soal-soal silahkan sampaikan pada kami melalui laman Contact, terima kasih.